Kritisi Berarti Peduli, Refleksi Akhir Tahun 2022 Kabupaten PPU

Achmad Fitriady, SH., MH., CMe

Kawasan Pemkab PPU.

Penajam, helloborneo.com – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah hasil pemekaran Kabupaten Paser. Cita-cita besar lahirnya Kabupaten PPU adalah pendekatan pelayanan, pemerataan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Lahirnya Kabupaten PPU tidak terlepas kolaborasi unsur masyarakat, pemerintah, yang berbuah hasil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi kalimantan timur.

Sudah berganti beberapa kali pasangan Kepala daerah, dari 2003-2008, 2008-2013, 2013–2018, 2018-2023, dimana 2024 mendatang akan ada pemilihan kembali. Januari 2022 Kabupaten PPU mencatat Raport Merah dalam Catatan sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati PPU saat itu terjaring operasi tangkap tangan.

Hal ini tentu saja membuat luka sejarah dari cita-cita yang diharapkan pelaku perjuangan pemekaran Kabupaten PPU, dalam meretas wilayah pesisir, dan memang saat itu pemerintahan dan ekonomi sedang terjun bebas karena gerak dibatasi aturan, akibat Pandemi Covid-19.

Pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara berada dalam keadaan Ekonomi Sulit, bahkan cahaya terang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan tak kunjung ada kepastiannya. Sporadisnya program pembangunan, tak menggambarkan sistem pemerintahan yang sehat, semua seperti kota mati yang mencekam, bersuara dibungkam.

Tak hanya saya, para guru juga sedang berharap setitik cahaya dari gaji mereka yang naik karena kepedulian Kepala Daerah saat itu. Saya mengkritik atau mengatakan baik dan buruk, saya sedang merekam sejarah, karena semua telah terjadi.

Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi IKN Nusantara. (Ist)
Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi IKN Nusantara. (Ist)

Dengan kondisi yang sedang merangkak, Kabupaten PPU selalu diberikan keberkahan, dengan pengumuman Presiden Joko Widodo, 26 Agustus 2019 sehingga terbitnya Undang-undang Nomor 03 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara.

Berkahnya, sebagian wilayah Kabupaten PPU menjadi ibu kota harapan baru bagi Indonsia tercinta ini, dari Luas PPU 3. 333,06 Kilo meter pesegi, 4 kecamatan dan 54 Kelurahan dan Desa, dari kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku, dimana Wilayah Sepaku menjadi titik 0 KM di tengah-tengah antara Sabang hingga Merauke,

Secara langsung wilayah Kabupaten PPU seharusnya sudah menjadi beban Anggaran dan Pembiayaan Pemerintah Pusat dengan perpanjangan tangan dari Kepala Otorita, memegang penuh atas aktivitas atau kegiatan di wilayah Sepaku yang hari ini masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten PPU.

Beberapa hal positif yang berdampak oleh masyarakat adalah dengan pembangunan Infrastruktur jalan yang kini sangat-sangat dirasakan masyarakat ketika ke Kecamatan Sepaku. Namun ada hal yang sangat diresahkan masyarakat yang perlu didengar oleh Otorita sebagai perpanjangan tangan Presiden.

Masyarakat memerlukan kepastian hukum atas kepemilikan lahan yang sudah lama mereka tempati sebagai tempat tinggal dan penghidupan, bukan hanya gedung megah dengan berbagai cahaya yang indah, di tengah hutan yang terjaga.

Perlu diketahui perpindahan IKN juga akan beriringan dengan Perpindahan Permasalah Sosial, bahkan saya berharap besar Kepala Otorita beserta jajarannya membangun Peradaban baru di IKN bisa berkantor di Sepaku, sehingga merasakan suasana dan atmosfirnya disana dan segera merangkum kebutuhan masyarakat lokal yang bermukim sebelum pemindahan IKN, namun kenyataannya tidak karena Kantor Otorita berada di Kota Balikpapan.

Kabupaten PPU perlahan membaik, dari kacamata saya yang terbatas bagaimana Pemerintah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sedang mengendepankan sistem pemerintahan yang baik dengan teori Trias Politica.

Teori pembagian kewenangan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menjalankan perannya dengan baik. Terutama antara Eksekutif dengan Legislatif yang harus sejalan seirama, dalam tugas-tugas kenegaraannya, sehingga rundown dalam tahapan penganggaran dalam keuangan daerah berjalan sesuai dengan jadwal.

Tidak saling menunggu, karena ini akan berdampak pada roda pemerintahan, untuk mengeksekusi Visi Misi Bupati yang dituangkan dalam Visi Misi kabupaten sesuai dengan garisnya.

Penganggaran Program kegiatan yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan geografis, kondisi sosial, dan mengedepankan hal-hal yang menjadi skala Prioritas, seperti Pendidikan dan Kesehatan, selain pembangunan secara fisik yang perlu diperhatikan juga pembangunan Manusia yang berkarakter, sebagai SDM yang Akademis, pengabdi untuk daerahnya, berketuhanan yang maha esa hal ini sama dengan jargon yang diusung kepala daerah terpilih 2018-2023, Maju Modern dan Religius.

Yudikatif sebagai penyeimbang, selalu mengingatkan hal-hal yang bertentangan dalam aturan, tak ada hal lain dalam kehidupan kita, selain kepada pengabdian, mengabdi kepada nusa, bangsa, orangtua, keluarga bahkan di tempat kerja.

Gubernur Kaltim, Isran Noor melantik Hamdam Pongrewa sebagai Bupati PPU. (Ist)
Gubernur Kaltim, Isran Noor melantik Hamdam Pongrewa sebagai Bupati PPU. (Ist)

Beberapa hari yang lalu Gubernur Kaltim, mendefentifkan H. Ir Hamdam menjadi Bupati Periode 2018-2023, namun hanya hitungan bulan saja beliau menjabat. Ada kutipan yang mengatakan beliau ketiban Durian runtuh, dengan arti ketiban rejeki yang banyak, karena Durian adalah buah yang lezat dan terenak, namun ada juga yang tidak sepakat dengan pernyataan itu, apalagi jika mengkonsumsinya berlebihan, akan berdampak memabukkan, bahkan aromanya pun bisa memabukkan.

Bukan, hal yang bisa dirayakan terlalu lama, karena bupati, akan langsung bekerja menyelesaikan hal-hal menjadi tanggungan Pemerintah daerah yang menjadi urusan wajib, sama halnya akan mengurai benang-benang kusut, dari aset dan menetapkan batas-batas wilayah, di tengah gempuran isu strategis nasional tentang IKN, menyelesaikan, utang-utang Pemda kepada pihak ketiga yang hampir selesai, menyelesaikan tanggungan utang Kepada SMI, sisa peninggalan masa lalu.

Belum lagi segera berkoordinasi dengan pimpinan otorita, untuk terus mendata orang-orang yang masuk ke PPU, untuk mempersiapkan Pemilu 2024, dari tenaga kerja hingga orang-orang yang singgah kemudian menetap.

Para pimpinan Badan Otorita IKN. (Dok)

Data dari media menjelaskan ada 34. 652 tenaga kerja konstruksi yang masuk ke wilayah Sepaku, dan bisa saja 20 persen bahkan bisa sampe 50 persen akan menetap, di wilayah IKN nantinya. Jika ini yang terdata bagaimana yang tidak terdata masuk ke wilayah tersebut, harus sudah diantisipasi, kawan-kawan pihak keamanan sudah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kewenangannya atau kawan-kawan kepolisian, mungkin akan banyak saja modus operandi yang perlu diantisipasi.

Seperti, akan ada broker penyalur tenaga kerja, mengatasnamakan sebagai kontraktor, kemudian akan merugikan orang, bahkan perempuan-perempuan yang nantinya bisa saja diperdagangkan, pekerja anak bawah umur, hal-hal ini sudah harus diantisipasi.

1 tahun perjalanan 2022 pasca pandemi, memang banyak hal terhadap bumi Benuo taka tercinta ini, perlu sedikit kritik yang membangun secara konstruktif. Bukan melihat dari sisi oposisi saja, buat Kabupaten PPU kita harus selalu saling bergandengan, menguatkan, karena jika tidak kita akan tergerus oleh keadaan, tergilas zaman, yang begitu laju, di era gempuran digitalisasi. (log)




One thought on “Kritisi Berarti Peduli, Refleksi Akhir Tahun 2022 Kabupaten PPU

  1. Pengkritisi yang peduli

    Situs ini ketika memuat artikel apakah tidak ada penyunting? Banyak sekali saltik dan kaidah penulisan yang diabaikan.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.