Moeldoko Minta Masyarakat Bijaksana Dalam Ganti Lahan IKN Nusantara

Edy Suratman Yulianto

Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (09/02/2023). (ESY)
Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (09/02/2023). (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Masyarakat diminta bijaksana dalam menerima ganti lahan atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Penentuan nilai ganti lahan ditetapkan oleh tim appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dalam kunjungan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal ganti lahan mengatakan pembangunan akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu memiliki dampak atau eksternalitas.

“Proyek ini proyek pemerintah karena yang membangun nanti BUMN, berikutnya yang ke 2 harga ini naik karena ada yang dibangun seperti yang saya katakan eksternalitas,” kata Moeldoko, Kamis, (09/02/2023).

Adanya pembangunan IKN Nusantara dianggap memberikan eksternalitas bagi wilayah sekitar. Dicontohkannya pembangunan jalan berdampak tumbuhnya ekonomi di lingkungan tersebut.

“Kita membangun sebuah jalan, eksternalitas ada lingkungan itu jadi bertumbuh,” ujarnya.

Menurut Moeldoko dengan tumbuhnya wilayah sekitar tentu nilai ganti lahan harus ditanggapi masyarakat secara bijaksana.

“Jangan dilihat semata-mata dari bertumbuhnya itu menentukan harga tapi kita harus bijaksana,” tuturnya.

Adanya pembangunan di wilayah Kecamatan Sepaku tentunya memberikan dampak baik. Masyarakat diminta untuk tidak saling memaksa sesuai kehendak atas ganti lahan yang digunakan untuk membangun IKN Nusantara.

“Sebelumnya seperti apa, setelah tumbuh seperti apa, maka ada jalan tengahnya kalau saling memaksa nanti dipindahkan ke tempat lain harga itu jadi 50 perak lagi. Kan begitu,” ujarnya.

Perhitungan ganti lahan masyarakat terdampak hanya perlu komunikasi yang baik menurutnya. Sementara itu pemerintah telah mempercayakan tim appraisal yakni KJPP untuk menghitung ganti lahan.

“Inilah perlunya ada komunikasi yang baik menurut saya. Sementara ada yang mengatakan harga akan sekian sekian, saya kira appraisal independen melalui KJPP itu yang menjadi dasar bukan orang lain. Kalau orang lain bisa saja salah mengucap. Tapi kalau tim yang dibentuk ini independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun dan itu yang seharusnya kita jadikan referensi,” imbuhnya. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.