Jakarta, helloborneo.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023 dan Uji Publik Rancangan Undang – Undang ASN yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Penajam Paser Utara Amrullah menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.
Kegiatan ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dan para Kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023). Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
“Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan Masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.” jelasnya.
Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo; dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen ASN dimaksudkan sebagai Upaya untuk mengoptimalkan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II (Tenaga Honorer eks Kategori II), karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,” ucapnya.
Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan.
“Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” lanjutnya.
Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyerukan agar tenaga guru dan kesehatan dijadikan prioritas dalam seleksi ASN tahun 2023.
“Tentu ini solusi dan terobosan menjadi beberapa catatan ke depannya, selain itu kita juga perlu merekrut ASN di bidang digital yang siap untuk masuk dalam era digitalisasi,” ujarnya.
Dalam Rakor pengadaan ASN ini juga dilakukan penyerahan surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. (adv/hms7/log)
