Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kebutuhan anggaran Bendungan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan mengalami pembengkakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan melakukan tinjauan kembali kebutuhan pembangunan bendungan tersebut.
Kepala DPUPR Kabupaten PPU, Riviana Noor mengaku upaya yang dilakukan pemerintah daerah telah sampai ke tingkat pusat. Namun karena status lahan yang masih belum jelas saat itu, akhirnya sempat terhenti.
Anggaran yang dibutuhkan bernilai ratusan miliar, diperkirakan tak mampu ditopang hanya menggunakan anggaran daerah. Sehingga upaya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) di Kalimantan Timur terus dilakukan.
“Jadi kemarin itu BWS tidak mau, belum mau menangani karena status lahannya. Tapi sejak pinjam pakainya ini udah clear, ya kita mendorong lagi tuh ke Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.
Pembangunan bendungan direncanakan sejak 2014 silam, dengan kisaran anggaran Rp 179 miliar. Namun pembangunannya terhenti karena tahun 2017 lalu mengalami defisit, dan baru tercapai sekitar 85 persen pengerjaan.
Tahun 2023, pemerintah daerah kembali mendapatkan kepercayaan untuk pinjam pakai sebagian lahan untuk bendungan tersebut. Pemerintah daerah turut mempersiapkan pembangunan lanjutan. Namun perlu perhitungan kekinian.
“”Kalau penyelesaian bendungan kurang lebih Rp 150 miliar lagi. Kita review desain, di 2024 kita usulkan,” ujarnya.
Diperkirakan Riviana Noor, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan bendungan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Beberapa alasan turut diungkapkan membengkaknya kebutuhan anggaran tersebut.
“Nah nanti kalau review mungkin berubah lagi tuh, karena kan ada penurunan tubuh bendung ya, dan harga satuan yang baru. Prediksi saya hampir Rp 200 miliar, kalau menurut hitungan saya sih segi desain,” ungkapnya. (adv/log)
