Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Sebanyak 11 petahanan Kepala Desa yang kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa di 14 Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harus tumbang dari para penantang barunya.
Sejumlah petahana itu diketahui memiliki kinerja yang bagus selama menjalani jabatan. Tentu hal ini menjadi sebagian tanda tanya di kalangan tertentu.
Berhembus isu adanya dugaan transaksi money politic dalam Pilkades 2023 ini. Namun menurut Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Makmur Marbun mengatakan itu hanya sekedar isu yang pasti akan dilakukan saat ada pemenang.
“Maka saya bilang isu itu kan, silahkan saja isu makanya isu itu akan dilakukan,” kata Makmur Marbun, Senin (06/11/2023).
Isu yang berhembus nominal untuk transaksi money politic itu, beragam hingga sekitar Rp 500.000. Makmur Marbun mengaku akan menindaklanjuti bila isu tersebut benar-benar terjadi di lapangan.
Pj Bupati Kabupaten PPU itu menyebutkan juga bahwa yang berpotensi melakukan money politic atau jual beli suara itu adalah petahana atau incumbent.
“Tetapi kita kalau memang ada terbukti ya kita akan lakukan lanjut, kita tindak kan isu yang dilakukan seperti itu. Menurut saya yang paling banyak uang itu ya incumbent harusnya doang,” ujarnya.
Kini pihaknya hanya bisa menunggu kepastian daripada isu tersebut. selain itu juga dirinya membuka kesempatan kepada masyarakat yang memiliki bukti sampai 11 januari 2024 mendatang.
“Jadi artinya, waktu itu kalau memang itu ada isu dan kenyataannya ada kita harus kita lanjuti. Masih ada waktu sampai nanti pelantikan di dalam tanggal 11 Januari nanti masih ada di tugas kita terbuktikan ataupun memang hanya isu kan seperti itu ya,” pungkasnya. (adv/log)
