Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Wahid anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meminta pemerintah daerah agar berupaya penanggulangan stunting di Kabupaten PPU harus dilakukan dengan lebih giat.
Apa yang telah menjadi program pemerintah daerah guna menekan angka stunting di tahun 2023, perlu bisa ditingkatkan pada tahun 2024 mendatang. Penanganan stunting ini bukan hanya menjadi isu daerah, melainkan isu nasional yang perlu didukung penanganannya.
Menurut Wahid mengentaskan stunting di Kabupaten PPU, tidak hanya untuk memenuhi gizi kepada anak atau ibu hamil. Selain itu, perlu adanya sektor lain yang turut diperkuat melalui infrastruktur dasar seperti ketersediaan sanitasi yang baik serta pemenuhan air bersih.
“Penanganan stunting ini adalah program nasional, semestinya perlu pemerintah daerah turut serta mendukung program penanganan,” imbuhnya.
Duduk di Lembaga Legislatif, Wahid berjanji akan membantu memperjuangkan program penanganan stunting di Kabupaten PPU. Dukungan yang akan dilakukan pihaknya berupaya keberpihakan anggaran untuk penanganan stunting.
“Kita di DPRD PPU ini akan terus berupaya mendukung langkah pemerintah daerah dalam penanganan stunting,” pungkasnya.
Penting bagi Wahid untuk pemerintah daerah Kabupaten PPU menekan kasus stunting. Selain untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, menurutnya itu adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
“Kasus stunting merupakan isu nasional, termasuk di PPU masih dalam kategori kasus stunting relatif tinggi. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat melalui intervensi program pencegahan dan penanggulangan di APBD,” pungkasnya. (adv/log)
