Urgensi Melibatkan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu

Upaya Kelurahan Petung Wujudkan Wilayah Layak Anak. (Ist)
Upaya Kelurahan Petung Wujudkan Wilayah Layak Anak. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 (ayat 1) Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk yang masih dalam kandungan (UUPA 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002).

Kegiatan menjamin artinya memberikan garansi untuk mendapatkan perlindungan sehingga adanya kepastian hukum, menjamin hak-haknya seperti, menjamin untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, tumbuh berkembang, mendapatkan sandang, pangan, pakaian dan berwisata, undang-undang menjamin hal ini, untuk pemenuhan hak anak untuk tumbuh berkembang sebagai pondasi masa depan bangsa.

Kabupaten penajam sebagai kabupaten layang anak dengan predikat dengan predikat madya, dimana dengan predikat ini Pemerintah kabupaten penajam paser utara menuju Kabupaten layak anak, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena terbentur anggaran, sehingga kabupaten PPU sudah mampu menjamin pendidikan bagi anak dengan memberikan fasilitas seragam sekolah, tas sekolah.

Mampukah Kabupaten PPU di tahun 2024 mempertahankan itu, dimana saya sempat melihat statemen Salahsatu Komisioner (https://www.youtube.com/live/PofJaVK7cuI?si=LzrLpyzKsDPiWg55), Komisi Pemilihan Umum memberikan Kesempatan kepada anak yang masih bersekolah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Penyelenggara pemilu ditingkat Kelurahan bisa mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPPS, hal ini di sampaikan saat diskusi publik di kampus swasta yang ada di Kabupaten PPU, dan disiarkan salah siarkan oleh siaran televisi berplat merah.

Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan sipil bisa memberikan anak untuk mendapatkan KTP diusia 16 Tahun, dengan Melibatkan Anak dalam penyelenggaraan kepemiluan adalah apakah bisa dibenarkan, trauma 2018 sangat melekat dikepala kita banyaknya anggota KPPS yang tumbang karena kelelahan, perlukah kita yang mengetahui ini mentol Eric atau memaklumi hal ini, apakah tidak ada kebijakan lain dalam rekrutmen anggota KPPS dalam terlaksananya Pemilu (pemilihan Umum) dengan sehat tanpa mengorbankan anak.

Bonus demografi jangan kita manfaatkan dengan hadirnya anak sebagai potensi besar dalam pemegang tongkat estafet kepemimpinan biarkan anak untuk berproses, jangan mengiming- imingi jumlah honor keanggotaan yang besar, cukup libatkan anak yang sudah berhak menentukan pilihannya untuk datang ke tempat pemungutan suara, bukan menghadirkan mereka dengan hal berat sebagai anggota KPPS, jika mereka terlibat dalam anggota KPPS apakah hal ini tidak sama dengan mempekerjakan anak di bawah umur atau mengeksploitasi mereka.

Seberapa Urgent atau seberapa mendesak melibatkan anak sebagai anggota KPS, seharusnya KPU hadir untuk memberikann penyadaran berpikir, dalam merekrut anggota KPPS yang masih berumur 18 Kebawah walaupun sudah memiliki KTP, turut hadir untuk memberikan hak suaranya, dalam Pesta Demokrasi ini, bukan mendorong mereka terlibat dalam penyelenggara pemilu.

Mari bersama menjaga aset masa depan bangs daerah kabupaten penajam paser utara agar saat pemilu nanti, berjalan lancar baik, jujur adil, langsung umum, bebas dan rahasia, untuk menentukan nasib pemimpin negara, legislator dan senator yang memperjuangkan nasib anak pada masa depan. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.