Upaya Pemkab Usulkan Kuota LPG 3 Kg Di PPU Tak Terpenuhi

Edy Suratman Yulianto

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang. (Ist)
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mengentaskan permasalahan kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram. Namun tak mudah untuk mencapai hal tersebut.

Beberapa upayanya adalah mengusulkan tambahan kuota pada tahun 2024. Diketahui pemerintah daerah Kabupaten PPU mengusulkan kuota LPG 3 Kilogram sebanyak 8.287 Metrik Ton. Namun hanya dikabulkan oleh PT Pertamina sebanyak 5.405 Metrik Ton.

Menurut Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang dengan sesuainya kuota yang diusulkan oleh pemerintah daerah akan mempermudah pekerjaan dilapangan. Selain itu juga dianggap mampu menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat dalam memperoleh LPG 3 Kilogram.

“Kalau itu bisa dipenuhi sesuai usulan, artinya ada kemudahan kita di lapangan. Kita bisa yakinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi, masyarakat akan lebih tenang, tidak khawatir,”kata Nicko Herlambang, diruangannya.

Setelah berhasil mendapatkan kuota yang diusulkan. Pemerintah daerah akan lebih serius untuk melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari proses distribusi dari agen ke pangkalan hingga diterima oleh masyarakat.

“Tetap kita harus melakukan pengawasan karena kalau sudah terpenuhi tetapi di daerah sekitar kita tidak terpenuhi, otomatis barang ini akan mengalir kemana mana,” ujarnya,

Pengawasan terhadap distribusi dari pangkalan, menurutnya harus menerapkan pembelian dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga Kartu Keluarga (KK). Tak hanya bagian daripada pemerintah daerah.

PT Pertamina dituntut membuat aplikasi yang bisa memantau peredaran LPG 3 Kilogram melalui KTP ataupun KK. Sehingga secara kekinian mudah memantau peredaran jual beli LPG 3 Kilogram di PPU.

“Makanya harus kita ketatkan, KTP dan KK jadi panduan untuk pembelian. Kemudian kita minta, Pertamina kan lagi siapkan aplikasi. Jadi secara real time lagi membeli disini-sini, jadi kita bisa tau KTP yang sering digunakan itu ini. Ketika digunakan ditempat lain, otomatis dia tidak bisa lagi membeli. Jadi perpadukan IT juga, teman teman dilapangan melakukan survei dan kendali di lapangan,” jelasnya. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.