Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, menerangkan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU berniat melakukan perbaikan dalam penganggaran dan eksekusi kegiatan di wilayah tersebut.
Dengan komitmennya, menurutnya ada upaya untuk menghindari situasi di mana proyek-proyek tertentu, masih memerlukan perpanjangan bahkan setelah berjalan hingga tahun 2024.
Langkah-langkah perbaikan yang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih efisien dan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif tanpa penundaan atau kendala yang berlarut-larut.
“Bapak Pj Bupati kan sudah cukup jelas, bahwa dia mau melakukan perbaikan dalam penganggaran kita dan juga eksekusi di dalam pelaksanaan kegiatan, jadi tidak seperti tahun 2023 ada beberapa proyek kita itu yang sampai di tahun 2024, pun itu juga ternyata masih butuh perpanjangan,” kata Nicko Herlambang.
Maka daripada itu, pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk bisa mempersiapkan dokumen dan perencanaan secara lebih matang.
“Nah makanya ditetapkan beberapa prioritas tadi dan jadi perhatian SKPD terkait, bahwa segala data dokumen perencanaan dan itu harus segera segera dijalankan, dirundingkan proses pelelangannya, pengadaannya termasuk kesiapan tanah dan lahan, kan ini stepnya ada banyak,” ujarnya.
Pemerintah daerah sendiri, saat ini tengah memiliki 10 rencana proyek yang menjadi prioritas untuk dikerjakan. Hal itu pun turut menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“10 paket ini harus dilelang-dalam waktu dekat ya. Kita minta seluruh paketnya harus tuntas di lelang semua dan bisa segera ditentukan pemenangnya agar bisa segera bekerja,” tuturnya.
Ia meminta agar arahan dari KPK terkait 10 rencana proyek tersebut bisa menjadi perhatian. Lantaran proyek-proyek tersebut menjadi prioritas dan bersifat strategis.
“Nah tentu jadi catatan Ini masa masing-masing dinas, bahwa ini jadi perhatian KPK. Jadi tolong masing-masing dinas tuh memperhatikan arahan KPK tadi, bahwa 10 paket yang bersifat strategis ini harus jadi prioritas,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
