Bagus Antara
Penajam, helloborneo.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku, hingga kini mencapai lebih kurang Rp47,5 triliun.
Realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara sampai peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap empat pada Januari 2024, jelas Kepala OIKN Bambang Susantono di Penajam, telah mencapai sekitar Rp47,5 triliun.
“Sepanjang 2023 realisasi investasi yang dicapai Rp41,4 triliun, investasi bertambah Rp6,1 triliun hingga kini,” ujarnya lagi.
Realisasi investasi itu berasal dari investor swasta mencapai lebih Rp39,5 triliun, dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)sekitar Rp8 triliun.
OIKN menargetkan investasi publik yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara hingga akhir 2024 lebih kurang Rp100 triliun, yang bisa berasal swasta maupun BUMN.
BUMN dan investor swasta yang telah bergabung terlebih dahulu dalam pembangunan Kota Nusantara, menurut dia, bisa menciptakan sentimen positif untuk menarik investor baru.
Penanam modal (investor) pertama yang lebih dahulu terlibat dalam pembangunan Kota Nusantara mendapat hak istimewa, lanjut dia, yakni bisa mencari tempat strategis untuk mengembangkan usaha atau bisnis.
Kegiatan investasi (penanaman modal) dalam pembangunan Kota Nusantara di sebagai wilayah Provinsi Kalimantan Timur bakal terus berproses tanpa henti, diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami yakin investasi Kota Nusantara tetap akan berjalan, kendati saat ini dalam masa Pemilu 2024,” katanya.
OIKNoptimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang dalam pembangunan Kota Nusantara pada 2024, demikian Bambang Susantono.
Dana pembangunan Kota Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kisaran 80 persen dana dari investasi.
[18.38, 2/3/2024] Bagus Antara: Kabupaten Penajam memiliki angka inflasi sendiri mulai 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki angka inflasi sendiri mulai tahun ini (2024) dengan ditetapkan sebagai kabupaten indeks harga konsumen.
Setelah ditetapkan sebagai kabupaten indeks harga konsumen pada awal 2024, jelas Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Sabtu, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai per 1 Februari akan merilis angka inflasi untuk Januari 2024.
Sebagai kabupaten indeks harga konsumen, lanjut dia, Kabupaten Penajam Paser Utara harus mewujudkan inflasi yang stabil sesuai target pemerintah pusat.
Instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kabupaten Penajam Paser Utara harus rutin melakukan pengecekan harga dan ketersediaan kebutuhan komoditas bahan pokok, agar inflasi dapat dikendalikan.
Apalagi dengan kehadiran Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut dia, akan meningkatkan permintaan kebutuhan komoditas bahan pokok.
“Adanya pembangunan Kota Nusantara, banyak pekerja masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara, jadi pasokan bahan pokok harus dipastikan sesuai kebutuhan pasar,” tambahnya.
Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjaga keseimbangan antara ketersediaan komoditas pangan dengan permintaan pasar, sehingga kenaikan harga yang dapat memicu peningkatan inflasi dapat dikendalikan.
“Pengendalian inflasi agar angka di bawah target inflasi nasional harus menjadi perhatian instansi yang tergabung dalam TIPD,” ujar Makmur Marbun.
Penetapan sebagai kabupaten indeks harga konsumen berdampak positif karena Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki angka inflasi sendiri sebagai indikator pembangunan ekonomi dan penetapan upah minimum kabupaten.
Kemudian penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta mengawasi pergerakan harga barang dan jasa yang dapat memicu terjadinya peningkatan inflasi.
Koordinasi antara instansi yang tergabung dalam TIPD Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan secara rutin, agar inflasi dapat terkendali. (log)
