Ekosistem Pangan Nasional Hadapi Ancaman Global

Seorang petani menunjukkan biji-biji kedelai (ilustrasi).
Seorang petani menunjukkan biji-biji kedelai (ilustrasi).

Jakarta, helloborneo.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pentingnya membangun ekosistem pangan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman global, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri talkshow yang diselenggarakan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta.

“Meskipun kita pastikan pasokan stok pangan aman, kita tetap harus terus mencermati ketidakpastian situasi global, geopolitik, climate change, dan gangguan pasokan pangan antarnegara. Sebab hal ini akan memengaruhi harga pangan global yang bisa berdampak pada fluktuasi harga pangan di dalam negeri. Karena itu, penting untuk membangun ekosistem pangan nasional yang kuat,” ungkap Arief.

Arief juga menyampaikan bahwa salah satu sektor penting dan strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu ketahanan pangan. Hal itu berkaitan erat dengan aspek kuantitas maupun kualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. 

Arief mengatakan dalam membangun ekosistem pangan sendiri perlu mencangkup tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

“Pangan menjadi komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, membangun ekosistem pangan nasional menjadi penting, yang mencakup tiga aspek ketahanan pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatannya,” ujar Arief.

Dari aspek ketersediaan pangan, Arief mengatakan bahwa stok pangan pokok strategis saat ini dalam kondisi yang aman dan cukup.

Selain itu, dengan dukungan regulasi yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), saat ini pihaknya tengah memperkuat CPP dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Perum Bulog dan BUMN pangan sebagai offtaker hasil petani/peternak. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar CPP dapat menjadi instrumen untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan pangan, maupun keadaan darurat. (ip/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.