Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten PPU Capai Rp8,1 Miliar

Bagus Purwa

Bapenda Kabupaten PPU Menyerahkan SPPT PBB Setiap Kecamatan. (Ist)
Bapenda Kabupaten PPU Menyerahkan SPPT PBB Setiap Kecamatan. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sepanjang Januari hingga Mei 2024 mencapai lebih kurang Rp8,1 miliar.

Pemerintah kabupaten pada tahun ini menargetkan penerimaan dari pajak daerah sekitar Rp49,7 miliar, jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara Hadi Saputro di Penajam, dan terealisasi kisaran Rp8,1 miliar.

“Kami optimistis hingga akhir tahun target pendapatan dari pajak daerah itu dapat tercapai,” tambahnya.

Pungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memasuki bulan kelima, lanjut dia, tercapai sekitar Rp2,8 miliar dari target yang ditetapkan lebih kurang Rp23,9 miliar.

Realisasi pungutan pajak BPHTB diperkirakan bakal terus bertambah, bahkan bisa melampaui dari target yang telah ditetapkan karena banyak masyarakat mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengurusan balik nama dan sertifikat tanah sebagian ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) sedang berproses di BPN, menurut dia, kepengurusan itu wajib membayar pajak BPHTB.

Bapenda juga mempunyai kewenangan mengumpulkan pendapatan daerah dari pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2), kata dia, sudah terealisasi kisaran Rp516,5 juta dari target yang ditetapkan sekitar Rp11,5 miliar.

Besaran PBB P2 untuk masing-masing wajib pajak telah ditetapkan, dan blanko tagihan pajak itu sudah diberikan ke setiap kelurahan dan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditagihkan kepada wajib pajak.

“Selain kedua pajak itu, realisasi pungutan pajak hibah juga cukup tinggi kisaran Rp25,1 juta dari yang ditargetkan sekitar Rp38,7 juta,” ujarnya.

“Pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, parkir, listrik, air bawah tanah, mineral dan batu bara (minerba), serta sarang burung walet juga ikut sumbang pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Hadi Saputro.lagi.

Pegawai kecamatan, desa dan kelurahan juga harus menjalankan peran dalam proses pungutan sektor pajak itu. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.