Penajam, helloborneo.com – Legislator Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid mengatakan dengan tegas kalau program yang sudah dianggarkan atau disepakati dalam pembahasan dan telah masuk dalam APBD jangan sampai batal lagi dikerjakan.
“Pemerintah Provinsi Riau terutama SKPD harus jeli, jadikan permasalahan tahun-tahun seblumnya pelajaran untuk tidak terjadi lagi,” kata dia di Penajam.
Kata dia, pihaknya meminta penggunaan anggaran harus dapat dilakukan dengan optimal.
“Jadikan permasalahan hambatan serapan anggran tahun lalu pelajaran berharga. Tidak ada lagi program yang sudah dianggarkan batal dikerjakan dengan alasan-alasan yang klise seperti bukan kewenangan dan Peraturan Gubernur atau kebijakan yang mengalami perubahan,” kata dia.
Untuk itu, lanjutnya, diharapkan SKPD selaku penyusun program dan pelaksana kegiatan harus bisa melakukan adaptasi yang cepat terhadap perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang terjadi ditengah jalan baik peraturan atau kebijakan yang ada di daerah maupun pemerintah pusat.
“Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Ia menambahkan, adanya kegiatan yang batal dilaksanakan merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. Padahal masih banyak hajad atau keperluan dari masyarakat dalam bentuk lain yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak bisa dilaksanakan.
“Inikan jadi mubazir, padahal sudah melalui pembahasan panjang, tapi akhirnya batal dikerjakan”, tambahnya. (adv/log)
