Waris Muin Tekankan Pentingnya Disiplin Pegawai Demi Pelayanan Publik yang Optimal

Edy Suratman Yulianto

Wakil Bupati PPU, Waris Muin. (Ist)
Wakil Bupati PPU, Waris Muin. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Kabupaten PPU, Waris Muin, menyatakan bahwa disiplin kerja adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan profesional.

Menurutmnya, hingga saat ini telah diterbitkan lebih dari 300 surat teguran kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menghambat kinerja birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Disiplin itu cerminan integritas. Kalau pegawainya tidak hadir tepat waktu, tidak melayani masyarakat dengan baik, bagaimana publik bisa percaya pada kinerja pemerintah?” ujar Waris Muin.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut etos kerja, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Apalagi, pelayanan publik kini dituntut lebih cepat, transparan, dan efisien.

Pelanggaran yang ditemukan selama ini mencakup keterlambatan hadir, tidak masuk kerja tanpa keterangan, hingga rendahnya komitmen dalam memberikan pelayanan. Ia menyebut bahwa tindakan teguran ini merupakan langkah pembinaan awal sebelum diterapkan sanksi administratif lebih lanjut.

“Kita tidak ingin main-main. Pemerintah daerah ini ada untuk melayani masyarakat. Setiap pegawai harus sadar akan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih aktif melakukan pengawasan internal. Menurutnya, pimpinan OPD harus menjadi teladan dan mendorong budaya kerja yang disiplin di setiap satuan kerjanya.

Pemerintah Kabupaten PPU juga berencana memperkuat sistem absensi digital dan evaluasi kinerja rutin sebagai bentuk pengawasan kedisiplinan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku pegawai.

“Kita ingin pegawai di lingkungan Pemkab PPU menjadi contoh baik, bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam etika kerja,” tutup Waris. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses