Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, menilai pembentukan tim pengawasan lintas instansi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Tim ini diharapkan mampu mengawal potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menurutnya, tim tersebut perlu melibatkan kecamatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP. Keterlibatan banyak pihak diyakini akan memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tujuannya jelas, untuk mendongkrak PAD. Banyak potensi belum tergarap, baik dari hotel, ruko, perumahan, bahkan lahan perkebunan. Kalau tidak segera dibenahi, kita akan tertinggal, padahal posisi kita strategis karena berdekatan dengan IKN dan Balikpapan,” tegas Mahyudin.
Menurutnya masih banyak bangunan komersial yang berdiri tanpa perizinan lengkap. Praktik tersebut membuat daerah kehilangan potensi pajak dan retribusi. Kondisi ini dinilai berulang dan perlu langkah tegas dari pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin pengusaha membangun dulu, izin belakangan. Itu yang sering menyalahi aturan dan merugikan daerah,” ujarnya.
Mahyudin juga menyoroti maraknya pembangunan perumahan sejak 2023 hingga 2024. Lonjakan pembangunan itu, menurutnya, seharusnya menjadi peluang besar dalam meningkatkan PAD, seiring bertambahnya penduduk baru yang otomatis menggerakkan roda perekonomian.
“Pertumbuhan penduduk baru otomatis memicu perputaran ekonomi, termasuk bagi sektor UMKM. Namun tanpa pengawasan ketat, potensi itu bisa hilang begitu saja,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya pencatatan setiap perizinan investasi ke dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dengan begitu, capaian investasi bisa diukur jelas dan target yang ditetapkan dapat dipantau secara terukur.
“Kalau targetnya Rp10 miliar, itu bisa dipastikan sesuai atau tidak. Maka dari itu, RUPM sangat penting untuk mengawal arah investasi di daerah ini,” tandas Mahyudin. (log)
