Bupati PPU Tekankan Kolaborasi Tangani Kesehatan Anak

Edy Suratman Yulianto

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di PPU. (Ist)
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di PPU. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan pentingnya kerja kolaboratif lintas perangkat daerah dalam percepatan penanganan kesehatan anak, balita, dan ibu hamil. Penekanan itu disampaikan Bupati Kabupaten PPU, Mudyat Noor, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di PPU, Jumat (21/11/2025).

Orang nomor 1 di Kabupaten PPU itu, menuturkan bahwa beban sektor kesehatan tidak dapat lagi hanya ditopang oleh Dinas Kesehatan semata. Isu kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan gizi dan tumbuh kembang anak, sangat erat kaitannya dengan peran DP3A2KB, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Menurutnya, dibutuhkan satu pola kerja terpadu agar seluruh instansi bergerak dalam arah yang sama. Ia mengingatkan bahwa kebijakan atau program yang dijalankan masing-masing perangkat daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Kita butuh satu tim, satu data, dan satu langkah. Jangan lagi tiap instansi jalan sendiri,” tegas Mudyat Noor.

Ia menyinggung laporan Wakil Gubernur Kaltim yang menempatkan PPU pada posisi ketujuh se-provinsi terkait angka stunting. Temuan tersebut disebut sebagai alarm penting yang menuntut percepatan kerja nyata di lapangan, khususnya melalui penguatan layanan Posyandu di desa-desa.

Mudyat Noor menilai bahwa desa dengan dukungan dana mandiri berpotensi menjadi motor penggerak layanan kesehatan dasar. Dengan pemanfaatan anggaran yang tepat, desa mampu meningkatkan cakupan layanan Posyandu, memperkuat edukasi gizi, hingga menopang program pencegahan stunting.

“Desa yang memiliki dana mandiri seharusnya menjadi motor penggerak layanan kesehatan dasar, dari penguatan Posyandu hingga pencegahan stunting,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pelayanan yang humanis di fasilitas kesehatan, meski masih terdapat keterbatasan peralatan maupun aturan dari BPJS. Menurutnya, keramahan tenaga kesehatan dalam melayani pasien akan sangat mempengaruhi rasa percaya masyarakat.

Mudyat Noor menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas tidak boleh menjadi tempat di mana “orang sakit bertambah sakit”, tetapi justru harus menghadirkan rasa aman, nyaman, dan membantu pemulihan pasien baik secara fisik maupun psikologis.

Ia kembali menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi dua bidang prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara inovatif serta melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh.

“Karena itu, meski kita punya banyak keterbatasan, saya tegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, dan seluruh perangkat daerah harus bekerja inovatif serta melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh,” tutupnya. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses