Pemerintah Pusat Kurang Bijaksana Potong Dana Perimbangan

Bagus Purwa

 

Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Syahruddin M Norr (Bagus Purwa - Hello Borneo)

Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Syahruddin M Norr (Bagus Purwa – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com  – Pemerintah pusat kurang bijaksana, kata Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syahruddin M Noor, dalam melakukan pemotongan dana perimbangan minyak dan gas (migas), khususnya turut dipotongnya dana perimbangan sektor gas yang mana harga gas masih relatif stabil.

“Sampai saat ini harga gas stabil jika dibandingkan dengan harga minyak, jadi wajar pusat mengurangi dana perimbangan untuk minyak. Tapi kalau kalau dana perimbangan dari gas juga turun itu tidak adil karena harga gas masih stabil,” kata Syahruddin M Noor, di Penajam, Rabu.

Menurutnya, DPRD Penajam Paser Utara, telah mengadakan pertemuan terkait penurunan dana perimbangan tersebut dengan Kementerian Keuangan, untuk meminta pemerintah pusat melakukan kajian sesuai dengan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait harga gas.

“Saya perkirakan, jika itu dihitung dengan cermat sesuai data dari SKK Migas. Penurunannya tidak sampai Rp400 juta, mungkin mungkin hanya Rp100 juta, tapi kami harap tidak ada penurunan,” ucap politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Namun sampai saat ini DPRD Penajam Paser Utara, kata Syahruddin, belum mendapatkan data terkait harga gas dari SKK Migas untuk diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai bahan kajian pertimbangan pembagian dana perimbangan migas tersebut.

“Kami pertanyakan pemotongan dana perimbangan itu ke Kementerian Keuangan, dan menurut kementerian, presiden meminta dipercepat pelaporan dana perimbangan, jadi dilakukan penyeragaman pemotongan dana perimbangan itu,” jelasnya.

Syahruddin menagaskan, untuk melakukan penghitungan pemotongan dana perimbangan, pemerintah pusat mengacu kepada data dari SKK Migas agar diperoleh nilai yang tepat. Dan pemerintah daerah juga harus memiliki data terkait harga migas dari SKK Migas agar pemerintah daerah memilki alasan dengan bukti kuat terkait dana perimbangan tersebut.

“Pemerintah pusat akan mengeluarkan formulasi atau perhitungan dana perimbangan yang akan dibagikan ke daerah penghasil pada Sepetember 2015 mendatang,” katanya. (adv/bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.