BKD Penajam : Baru 3.000 Berkas PNS Terkumpul Untuk PUPNS

AH Ari B

 

Pelaksana tugas (Plt) BKD, Alimuddin

Pelaksana tugas (Plt) BKD, Alimuddin

Penajam, helloborneo.com – Pelaksana tugas Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Alimuddin mengatakan berkas kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) yang terkumpul sekitar 3.000 atau masih kurang 20 persen dari total 3.775 orang, untuk kepentingan pendataan ulang pegawai negeri sipil PUPNS secara online.

“Hingga pekan ketiga bulan Juli 2015, berkas PNS di lingkungan pemerintah setempat yang terkumpul sekitar 3.000 dari total 3.775 orang untuk PUPNS secara online,” ungkap Alimuddin, saat dihubungi di Penajam, Sabtu.

“Masih ada sekitar 20 persen PNS belum menyerahkan berkas, kami beri batas waktu hingga akhir Juli 2015. Jika pegawai tidak menyerahkan berkas pegawai dianggap berhenti atau pensiun sehingga tidak berhak memperoleh pelayanan kepegawaian,” tegasnya.

Pengumpulan berkas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam tersebut, kata Alimuddin, untuk kepentingan PUPNS secara online. Dimana PUPNS tersebut merupakan keharusan atau wajib bagi seluruh PNS.

Bagi PNS yang tidak menyerahkan data kepegawaian sampai batas waktu yang telah ditentukan, menurutnya, PNS yang bersangkutan bisa dianggap berhenti atau pensiun dan tidak mendapatkan pelayanan kepegawaian.

Alimuddin menegaskan, PUPNS secara online tersebut, merupakan kewajiban bagi seluruh PNS, tidak ada alasan PNS tidak mengikuti pendataan dengan mendapatkan “user ID” dan ‘password”, walaupun PNS yang bersangkutan sama sekali tidak mengerti tentang teknologi informasi.

“Pendataan ulang itu dilakukan secara online, seluruh PNS akan melakukan “updating” datanya secara mandiri dan masing-masing PNS akan diberikan “user ID” dan “password” untuk mengakses datanya,” katanya.

Dalam proses PUPNS secara online tersebut, tambah Alimuddin, BKD hanya berfungsi sebagai verifikator, sementara yang melakukan “entry” dan “update” data atau memasukan dan memperbaharui data kepegawaian adalah PNS yang bersangkutan. Dan batas akhir pengumpulan data kepegawaian pada akhir Juli 2015. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.