Mutasi Bulan Ini, Bupati PPU Terima Hasil Assessment

AH Ari B

 

Penandatangan surat keputusan mutasi pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman - Hello Borneo).

Penandatangan surat keputusan mutasi pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman – Hello Borneo).

Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar menyatakan telah menerima hasil assessment proses kegiatan lelang jabatan eselon II yang telah dilaksanakan di Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta .

“Hasil assessment sudah saya terima. Kan ini masih sibuk-sibuk dengan persiapan kedatangan Presiden Jokowi. Mutasi ditunggu saja bulan November ini,” kata Yusran saat ditemui di Penajam, Selasa (10/11).

Hasil penilaian assessment itu diakui Yusran diterima dari tim pansel Jakarta langsung pada minggu kemarin. Meski enggan mengumumkan hasilnya, Yusran memastikan akan segera menggelar mutasi untuk pengisian jabatan kursi kepala dinas yang masih kosong .

“Pergeseran sesuai dengan hasil assessment itu. Yang jelas tidak neko-neko. Artinya sesuai dengan hasil penilaian tim panitia seleksi jabatan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Seperti diketahui ada lima jabatan kosong eselon dua yang dilelang oleh pemerintah Kabupaten PPU, diantaranya jabatan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala BKD, Staff Ahli dan Kepala BPBD. Assessment yang diterima Bupati ini berisi nilai atau skor dari sembilan belas orang pejabat yang mengikuti lelang jabatan .

Hasil assessment itu juga menyebutkan tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing peserta peserta lelang jabatan. Orang nomer satu di PPU itu berharap melalui sistem lelang jabatan itu dapat mempercepat pembentukan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

“Pejabat yang terpilih nantinya juga saya ingatkan untuk bersikap adil, jujur dan bertanggungjawab. Masa evaluasi pejabat paling lama enam bulan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten PPU, tambahnya akan memberlakukan sistem yang sama untuk menjaring kepala SKPD lain, termasuk yang menyangkut pelayanan publik seperti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dan Direktur Rumah Sakit agar dapat meningkatkan mutu pelayanan air bersih dan kesehatan di PPU. (adv/rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.