BP2TPM Penajam Sumbang PAD Rp900 Juta

Bagus Purwa

 

 

Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  Penajam Paser Utara Andrian Amsyar (Suherman - Hello Borneo)

Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Penajam Paser Utara Andrian Amsyar (Suherman – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sekisar Rp900 juta melalui retribusi kepengurusan perizinan.

“Periode Januari-November 2015 kami mampu menerbitkan 515 izin dari enam jenis perizinan dengan besaran retribusi yang masuk ke kas daerah sebagai PAD sekisar Rp900 juta,” ungkap Kepala BP2TPM Kabupaten Penajam Paser Utara, Andrian Amsyar saat dihubungi di Penajam, Senin.

Menurutnya, enam jenis perizinan yang telah diterbitkan sepanjang Januari-November 2015 yakni, SIUP (surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin gangguan atau HO, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) serta Izin Apotek dan IMB (izin mendirikan bangunan.

“Izin terbanyak yang diterbitkan yaitu, SIUP sebanyak 188 izin kemudian TDP 177 lembar izin, IMB 55 izin dan HO 44 izin serta IUJK 38 lembar izin,” kata Andrian Amsyar.

Beberapa proses perizinan lanjut dia, masih terkendala Perda (peraturan daerah) karena masih mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, diantaranya proses perizinan usaha toko modern dan usaha peternakan bersama.

“Kendala lainnya adalah dalam pengawasan dan pengendalian perizinan, karena harus dilakukan proses pengecekan di lapangan,” ujarnya.

Permohonan pembuatan IMB kecamatan, tambah Andrian Amsyar, pihak kelurahan dan desa bisa mengeluarkan surat ekomendasi perizinan. Namun jika proses perizinan berawal dari BP2TPM, maka akan dilakukan koordinasi dan bersama-sama melakukan pengecekan di lapangan.

“Jika proses pembuatan IMB bermula dari BP2TPM akan dilakukan koordinasi dari tingkat bawah dan bersama-sama lalkukan pemeriksaan lokasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan syarat desa, kelurahan dan kecamatan tetap mengeluarkan rekomendasi,,” jelasnya. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.