Rapal JKN
Kabid Perumahan Dinas Ciptakarya Kabupaten Paser, Yusran menujukan bentuk rumah bantuan layak huni. (Rapal JKN – Hello Borneo)
Tana Paser, helloborneo.com – Sejak 17 September 2015, Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, bergerilya memasuki area kantong-kantong kemiskinan untuk melakukan survey. Sasaran mereka tak lain untuk menemukan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni untuk diserahkan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Setelah beberapa bulan bergerilya, Bidang Perumahan menemukan sejumlah warga yang layak diusulkan mendapatkan bantuan perumahan dari kementerian. Hanya saja, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Dinas Cipta Karya Yusran, belum mengetahui berapa kuota bantuan perumahan untuk Kabupaten Paser, sehingga Yusran hanya merincikan jumlah desa yang telah disurvey Bidang Perumahan.
“Sampai sekarang sudah 83 dari 139 desa/5 kelurahan di Paser yang kita survey. Yang jelas, semua warga yang memenuhi kriteria kementerian kita data, kemudian kita upload ke aplikasi Ditjen Penyediaan Perumahan. Hanya orang tertentu yang dapat mengakses aplikasi itu, dengan maksud menghindari kemungkinan adanya orang-orang yang jahil, seperti menambah data warga calon penerima bantuan perumahan,” kata Yusran.
Meski data yang diupload sangat spesifik, mulai dari identitas warga hingga foto rumahnya, bahkan lokasi rumah warga yang didata pun dapat dilihat melalui google map. Namun, jika aplikasi ini dapat dikunjungi semua, maka tak menutup kemungkinan akan ada orang yang memanipulasi data, sehingga sasaran program bantuan perumahan ini tidak akurat lagi.
Apalagi Bidang Perumahan menurut Yusran, telah melaksanakan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) Pemkab Paser, tentunya sangat paham bahwa data yang diterima di meja tak seakurat data yang digali langsung di lapangan. Karena cukup merepotkan, program bantuan perumahan dari kementerian ini hanya diambil oleh Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
“Kita masuk ke desa-desa untuk mendapatkan datanya, mewawancara kepala keluarga, memotret rumahnya. Sejak bulan September lalu, tapi kita jalan diam-diam, maklum saat itu masih dalam suasana Pilkada, makanya program ini baru kita sampaikan sekarang. Untuk se-Kaltim, cuma Paser dan Kukar yang mengambil program ini,” ungkapnya.
Yusran mengaku belum mengetahui spesifikasi, baik ukuran maupun bahan rumah layak huni yang ingin dibantu oleh kementerian di tahun 2016.
“Kalau program RLH Pemkab Paser ukurannya 5 x 6 meter, berbahan kayu. Untuk program dari kementerian ini, kita belum mendapatkan infonya,” sambungnya. Namun karena masih banyak desa/kelurahan yang belum disurvei, pihaknya akan kembali turun ke lapangan. Untuk data warga di 83 desa/kelurahan, lanjut Yusran, telah dilaporkan kepada Pj Bupati Paser Ibrahim dan sangat senang menyimak data dari aplikasi kementerian.
“Melalui aplikasi kementerian, Beliau bisa melihat langsung foto-foto rumah warga yang perlu dibantu lewat google map. Beliau senang karena datanya akurat dan mudah diakses, bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta saja dapat melihat sajian data kita ,” tandasnya. (rol)
