Subur Priono – Humas Setkab Penajam Paser Utara
Penajam, helloborneo.com – DPRD Kediri, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk mempelajari terkait APBD (anggaran belanja dan pendapatan) Peubahan 2016.
“Kami fokus meminta penjelasan terkait penyusunan anggaran perubahan 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam kondisi keuangan yang mengalami penurunan,” kata Wakil Ketua DPRD Kediri sekaligus pimpinan rombongan, Iskak diruang rapat Setkab Penajam Paser Utara, Kamis.
Rombongan DPRD Kediri diterima Wakil Bupati Mustaqim MZ serta sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurut Iskak, DPRD Kediri memilih Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah tujuan, karena memilki berbagai kemajuan, gagasan dan potensi daerah yang menarik.
“Informasi terkait Kabupaten Penajam Paser Utara kami peroleh melalui berbagai media yang ada. Bahkan, banyak penghargaan hingga tingkat nasional telah raih kabupaten muda ini,” jelasnya.
Pada kunjungan kedua ini lanjut Iskak, tetap merasa kagum dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah mengambil langkah tepat dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penurunan.
“Langkah itu patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia, kami berharap jika kami kembali lagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bosan menerima kami,” ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ mengucapkan terima kasih dengan kedatangan dan kepercayaan DPRD Kediri melakukan kunjungan kerja ke Kebupaten Penajam Paser Utara.
“Banyak daerah di Indonesia yang dapat dikunjungi, tetapi Penajam Paser Utara yang dipilih, menunjukkan memiliki keistimewaan tersendiri,” ucapnya.
Mustaqim menjelaskan berbagai potensi dan gagasan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat kondisi keuangan daerah yang semakin mengalami penurunan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiasati dengan berbagai program yang minim menggunakan anggaran, salah satunya Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum (UPT-PU) Kecamatan.
“Melalui UPT-PU di setiap kecamatan itu, pemerintah daerah mampu melakukan efesiensi anggaran hingga ratusan miliar per tahun, jadi pembangunan di lingkungan masyarakat tetap berjalan kendati kondisi keuangan menurun,” tambah Mustaqim. (adv/bp/*rol)