Bupati Penajam Diminta Tindak Pimpinan SKPD Mangkir Paripurna

Bagus Purwa

 

Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2014 (Suherman - Hello Borneo)

Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (Dok – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar diminta mengambil tindakan tegas terhadap para pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang mangkir atau tidak memenuhi undangan rapat paripurna DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Fadliansyah ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu, mengatakan selama ini masih banyak pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak hadir saat diundang rapat oleh DPRD.

“Bukan rapat paripurna saja, tapi pada rapat dengar pendapat, kepala SKPD yang diundang juga sering tidak hadir,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara meminta kepala daerah mengambil tindakan tegas dan menertibkan seluruh pimpinan instansi pemerintah daerah agar memenuhi undangan rapat dari legislatif.

Menurut Fadliansyah, kehadiran pimpinan SKPD pada rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami jalankan fungsi pengawasan, tapi SKPD yang diawasi tidak hadir saat rapat, padahal penjelasan dari kepala SKPD sangat dibutuhkan legislatif,” kata politikus Partai Golkar itu.

Fadliansyah mencontohkan saat Pansus DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terkait aset daerah meminta penjelasan permasalahan lahan milik pemerintah daerah, pimpinan SKPD yang membidangi masalah itu tidak hadir saat diundang rapat dengar pendapat sehingga pembahasan terganggu.

“Pansus ingin penjelasan status lahan pemerintah daerah yang tumpang tindih maupun yang tidak memiliki sertifikat, kalau hanya kepala bidang atau kepala seksi yang menghadiri rapat, mereka tidak bisa mengambil keputusan terkait kebijakan,” jelasnya.

Fadliansyah kembali menegaskan bahwa pimpinan SKPD wajib menghadiri setiap undangan rapat yang digelar DPRD, kecuali ada urusan atau tugas yang lebih penting. (bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.