SMI Berikan Pinjaman Dana Setelah DPRD Penajam Setuju

AH Ari B

 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertemu PT SMI terkait peminjaman dana (Subur Priono - Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertemu PT SMI terkait peminjaman dana (Subur Priono – Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Penajam, helloborneo.com – PT Sarana Multi Infrastruktur bersedia memberikan pinjaman dana dana kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sekitar Rp348 miliar, dengan catatan mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

“PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah bersedia memberikan pinjaman dana, tetapi harus ada persetujuan legislatif,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan komunikasi, dan rencananya PT SMI akan memberikan pinjaman dana sekitar Rp348 miliar untuk membiayai proyek infrastruktur.

Alimuddin menjelaskan pinjaman dana Rp348 miliar akan dipergunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran tahun jamak.

“PT SMI setuju memberikan pinjaman dana untuk tujuh kegiatan, empat di antaranya proyek lanjutan dan tiga kegiatan baru,” ujarnya.

Proyek akan dibiayai dana pinjaman dari PT SMI tersebut yakni, akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka, peningkatan jalan Masjid Ar Rahman, peningkatan jalan Masjid Al Ula dan akses jalan Riko-Gersik, serta pembangunan tahap kedua jalan dari Riko menuju Pulau Balang, Jalan Jumaiyah, Kecamatan Penajam, dan jalan Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Alimuddin, berharap usulan peminjaman dana kepada PT SMI untuk membiayai pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur pada 2017 tersebut disetujui DPRD karena kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit.

“Kepala daerah telah melayangkan surat kepada legislatif untuk mendapat persetujuan peminjaman dana kepada pihak ketiga itu,” jelasnya.

Peminjaman dana kepada pihak ketiga tersebut tambah Alimuddin, menjadi alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur karena anggaran daerah sudah tidak mencukupi.

“Dengan dana pinjaman itu, program pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan bisa dilakukan,” tambahnya. (bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.