Pemkab PPU Berhasil Pertahankan WTP Dari BPK RI

Ari. B

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar.

Penajam, Pemerintah Kabupaten PPU berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017 yang diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Timur.

Penghargaan WTP diterima Bupati PPU Yusran Aspar didampingi ketua DPRD PPU Nanang Alie bertempat di Gedung Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltim, pada acara Penyerahan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2017.

Sekretaris Kabupaten PPU Tohar saat ditemui helloborneo.com di ruang kerjanya rabu 30 mei 2018 mengungkapkan penghargaan WTP yang diberikan BPK RI disertai beberapa catatan penting terkait laporan keuangan pemerintah Kabupaten PPU .

“Salah satunya terkait aset lahan yang masih banyak belum disertifikasi serta pendataan aset bergerak pemerintah Kabupaten PPU”.kata Tohar .

Tohar menimpali  bahwa penyaluran dana kurang salur ke pemerintah desa yang tertunda di tahun 2017 sempat menjadi perhatian dari tim BPK, yang disebabkan penurunan dana transfer dari pusat yang jumlahnya lebih kurang mencapai Rp200 juta.

“Tim Anggaran sudah mengambil langkah dengan memasukkan kekurangan penyaluran anggaran dana desa tahun 2017 itu ke dalam belanja pembiayaan di tahun 2018 sehingga tidak menjadi masalah”jelas Tohar.

Penghargaan WTP dari BPK Perwakilan Kaltim ini menjadi kali kedua yang diterima pemerintah Kabupaten PPU setelah tahun 2016 kemarin. Tohar mengharapkan seluruh satuan kerja ke depannya dapat meningkatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan agar dapat mempertahankan opini WTP di tahun anggaran berikutnya.(Adv/Ar/Hb)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.