2.000 Guru Swasta di Bontang belum Tercover Jaminan Kesehatan

Arsyad Mustar

Bontang, helloborneo.com – Komisi I DPRD Bontang memanggil sejumlah instansi untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait jaminan kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) guru swasta di Kota Bontang.

Melalui RDP ini terungkap, sebanyak 2 ribu guru swasta di Kota Bontang, Kalimantan Timur belum mendapatkan jaminan kesehatan BPJS. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi salah satu penghalangnya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Laily Jumiati, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi I DPRD Bontang, Senin (4/2/2019).

Dia mengatakan, dengan peraturan tersebut pihaknya tak bisa berbuat apa-apa kepada para guru swasta. Sebab, dalam perpres tersebut telah diatur tingkat pendapatan guru yang dapat ikut mengikuti jaminan kesehatan.

Sementara, gaji para guru swasta di Kota Taman rata-rata di bawah Rp 1 juta, bahkan ada yang hanya mengabdi tanpa mendapatkan gaji. Sehingga dianggap akan kesulitan dalam melakukan pembayaran jaminan kesehatan.

“Yang belum ter-cover sekira 2 ribuan orang. Kami hanya melaksanakan sesuai perpres yang berlaku,” terangnya dalam rapat tersebut.

Hadir dalam rapat ini, Sekretaris Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang, Marselinus. Dia mengaku tidak nyaman adanya BPJS. Mereka lebih memilih memakai Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dianggarkan Pemkot Bontang.

“Sasaran paling sakit ya kami PGS. Dulu masih nyaman dengan Jamkesda. Sekarang BPJS malah meresahkan. Karena berpatokan gaji. Insentif cuma Rp 1 juta per bulan. Gimana mau bayar BPJS-nya. Belum lagi biaya untuk di rumah,” tuturnya.

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I, Bilher Hutahaean yang didampingi dua anggota lainnya, Setiyoko Waluyo dan Yandri Dasa, juga memberi respons kepada aturan tersebut.

Terkait hal ini, pihaknya memberi tawaran solusi agar semua guru swasta di bontang bisa ter-cover dan mendapatkan jaminan kesehatan, seperti halnya guru lainnya yang di sekolah negeri.

Tawaran tersebut, pihaknya meminta Pemkot Bontang untuk menaikkan gaji para guru swasta setara dengan upah minimum kota (UMK). Kata Dia, solusi ini tentu dapat memberi kesejahteraan guru swasta dalam hal jaminan kesehatan.

“Atau paling tidak, ada dana tambahan untuk membayar BPJS. Saya minta ke Dinas terkait yang hadir pada kesempatan ini untuk menindaklanjuti usulan ini,” tukasnya.

RDP kali ini dihadiri Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Badan Koordinasi Dakwah Indonesia Bontang (BKDIB), Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Kemudian Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini indonesia (HIMPAUDI), Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang. (adv/am/tan)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.