BKPP Penajam Belum Usulkan Formasi Perekrutan P3K

Ari B

Kepala BKPP PPU, Surodal Santoso.

Penajam, helloborneo.com – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum mengusulkan formasi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada pemerintah pusat.

Kapala BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat, mengaku, instansinya belum menyusun usulan kebutuhan untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2019.

“Sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait P3K itu, jadi usulan kebutuhan belum disusun,” jelasnya.

Sementara Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hari ini (Jumat, 8 Februari 2019) telah mengumumkan formasi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui website resminya.

Ada tiga formasi yang dibuka untuk perekrutan P3K 2019, yakni tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan dan petugas penyuluh lapangan pertanian.

Tiga formasi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2019 tersebut khusus bagi tenaga honorer kategori dua (K2).

Namun sampai saat ini, BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara belum menyusun jumlah kebutuhan pagawai untuk masing-masing formasi P3K tersebut yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Alasannya, BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima surat dari Kemenpan RB untuk menyampaikan usulan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Padahal bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang tidak memberikan usulan kebutuhan P3K kepada pemerintah pusat, dianggap tidak ikut melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Usulan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu perlu dikoordinasikan dengan pimpinan daerah, sebab gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada pemerintah daerah,” tambah Sekretaris BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara Khairuddin.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (7/2) juga menegaskan, gaji dan tunjangan P3K akan dibebankan kepada pemerintah daerah, jadi bagi daerah yang ada belanja pegawainya bisa melakukan perekrutan P3K. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.