Warga Binaan Penajam Diberi Suket Gunakan Hak Politik

Ari B

Penajam, helloborneo.com – Warga binaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diberi surat keterangan atau suket pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih dalam Pemilihan Umum 2019.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PPU, Suyanto.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat, mengatakan, instansinya akan mengeluarkan suket bagi ratusan warga binaan yang berada di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Sedikitnya 138 warga Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini ditahan di rumah tahanan atau Rutan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Ratusan warga binaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditahan di Rutan Tanah Grogot tersebut terdiri dari 121 laki-laki dan empat perempuan.

“Masih ada 13 dari 138 warga binaan yang berada di Rutan Tanah Grogot itu belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk atau KTP elektronik,” jelas Suyanto.

Selain di Rutan Tanah Grogot, ada juga warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditahan di Rutan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Samarinda, sebanyak 45 orang.

Namun data terkait usia dan tempat tinggal warga binaan yang di tahan di Rutan dan Lapas Kota Samarinda tersebut lanjut Suyanto, masih perlu diverifikasi ulang.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan perekaman data KTP elektronik bagi warga binaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih ditahan di Rutan dan Lapas Kota Samarida tersebut.

“Kami juga akan datangi Rutan Tanah Grogot, untuk lakukan rekam data KTP elektronik terhadap warga binaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum rekam data,” ujar Suyanto.

Sementara untuk perekaman data KTP elektronik warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditahan di Rutan dan Lapas Kota Balikpapan menurut dia, akan dibantu Disdukcapil setempat.

Surat keterangan pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sebagai syarat warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.