Penajam Hibahkan Kendaraan Dinas Senilai Rp5 Miliar

Bagus Purwa


Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Amrullah.

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menghibahkan kendaraan dinas roda empat senilai lebih kurang Rp5 miliar kepada sembilan instansi vertikal di daerah itu.

“40 kendaraan dinas serta satu unit ‘speedboat’ akan dihibahkan,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Amrullah ketika ditemui helloborneo.com, Selasa.

“Total nilai kendaraan dinas dan ‘speedboat’ yang akan dihibahkan kepada instansi vertikal itu nilainya lebih kurang Rp5 miliar,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menghibahkan kendaraan dinas serta satu unit “speedboat” tersebut untuk mengurangi beban anggaran biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setempat.

“Kendaraan dinas dan ‘speedboat’ yang akan dihibahkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara itu telah dipinjam pakai oleh sejumlah instansi vertikal,” ujarnya.

Jika kendaraan dinas serta satu unit “speedboat” tersebut tidak dihibahkan jelas Amrullah, maka biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipinjam pakai tersebut dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Selama kendaraan dinas dan ‘speedboat’ itu tidak dihibahkan, instansi vertikal tidak bisa mengalokasikan anggaran biaya pemeiliharaannya,” ucapnya.

Namun hibah kendaraan dinas serta satu unit “speedboat” tersebut belum bisa dilakukan, sebab harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Hibah kendaraan dinas yang nilainya sekitar Rp5 miliar atau lebih wajib melalui persetujuan DPRD, dan sempat dipertanyakan karena ada kendaraan dinas yang masih di bawah lima tahun,” tambah Amrullah.

“Kami masih menunggu persetujuan hibah kendaraan dinas serta ‘speedboat’ dari DPRD, kalau tidak ada persetujuan dewan hibah akan ditunda dan surat pinjam pakainya diperpanjang,” katanya.

Badan Keuangan telah menyampaikan, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diatur tentang barang hibah daerah, namun legislatif belum mengeluarkan persetujuan karena belum menemukan rujukan dari daerah lain. (bp/hb)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.