Iuran Peserta BPJS Kesehatan Resmi Turun

Keterangan Pers

Loket Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Penajam, helloborneo.com – Iuran BPJS Kesehatan untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) resmi turun mulai 1 Mei 2020 setelah sebelumnya sempat naik per 1 Januari 2020.

“Penurunan premi ini dikembalikan pada besaran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,” Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf melalui keterangan pers yang diterima helloborneo.com, Kamis.

Besaran iuran yang akan berlaku kembali mengacu kepada Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu sebesar Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal tersebut berisi tentang kenaikan iuran peserta mandiri.

Menurut Iqbal Anas Ma’ruf, penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung itu dihitung per 1 April 2020. Artinya, besaran iuran Januari–Maret 2020 tetap mengacu kepada Perpres 75/2019 yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3.

“Terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” katanya.

Namun, Iqbal Anas Ma’ruf memastikan untuk periode Januari hingga Maret 2020, besaran iuran tetap sesuai dengan kenaikan. Artinya, tidak ada pengembalian kelebihan iuran untuk tiga bulan itu.

Saat ini, Iqbal Anas Ma’ruf memastikan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi. Ia berharap, mulai 1 Mei nanti, peserta sudah mendapatkan tagihan dengan nilai yang telah disesuaikan.

“Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan Mahkamah Agung per 1 Mei 2020, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, Iqbal Anas Ma’ruf menekankan penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi peserta segmen PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain, yakni penerima banruan iuran (PBI) dan pekerja penerima upah (PPU), besaran iurannya masih sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Selanjutnya, ia mengimbau peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar, khususnya di masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan,” ucap Iqbal Anas Ma’ruf.

Sebelumnya, pemerintah sempat menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh segmen. Untuk segmen PBPU dan BP, pemerintah menaikkan iuran per kelas mencapai 100 persen. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.