DPR RI Desak Sanksi dan Aturan Tegas Terhadap Pelanggaran Prokes Covid19 Selama Penyelenggaran Pilkada 2020

Jakarta, helloborneo.com – Banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid19 dalam tahapan pendaftaran pencalonan tanggal 4-6 September lalu, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri, KPU, RI Bawaslu RI, dan DKPP untuk merumuskan aturan penegakkan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas.

DPR RI meminta rumusan tersebut disampaikan selambat-lambatnya pada 14 September mendatang sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu dan pemilih.

Komisi II DPR RI juga meminta kepada Mendagri untuk mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan instansi dan kepala daerah dan ketua gugus tugas penanganan covid 19 di daerah sehingga dapat mengantisipasi setiap potensi meluasnya penyebaran pandemi Covid 19 selama penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020.

Selain itu, Komisi II DPR RI mendesak KPU RI berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk memperbaiki penyusunan daftar pemilih sehingga dapat menjamin hak pilih masyarakat dalam Pilkada serentak 2020.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung.  menyebut pihaknya terus memonitor jalannya tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, Komisi II menemukan sejumlah pelanggaran. 

“Rapat ini cukup penting melihat dinamika yang berkembang. Kami memonitor tanggal 4 sampai 6 September adalah tahapan pendaftaran calon. Kita melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran protokol Covid-19,” kata Doli, di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Kamis (10/9) lalu.

Seperti diketahui, pendaftaran paslon Pilkada 2020 pada 4-6 September lalu banyak menuai sorotan. Pasalnya, para bakal calon dan para pendukungnya banyak yang mengabaikan protokol Covid-19.

“Di satu sisi memang kita melihat antusiasme masyarakat cukup positif, tetapi karena kita masih menghadapi pandemi, kalau tidak diatur itu akan menimbulkan masalah baru,” lanjut Doli.

Bawaslu bahkan mencatat sebanyak 243 bakal calon telah melanggar protokol Covid-19. Data itu pun sudah diserahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Presiden Jokowi sendiri bahkan telah mengeluarkan pernyataan agar masyarakat berhati-hati dengan klaster baru penyebaran virus corona di Pilkada. (sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.