Lelang Proyek Pembangunan Jembatan Penajam-Balikpapan Kembali Ditunda

Ari B

Gambar Ilustrasi Jembatan Tol Teluk.

Penajam, helloborneo.com – Lelang proyek pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan kembali ditunda,” kata Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten setempat Nicko Herlambang.

“Lelang pembangunan jembatan tol penghubung lewat titik Nipah-Nipah dan Melawai ditunda karena beberapa persoalan,” jelas Nicko Herlambang ketika ditemui helloborneo.com, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mendorong pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan tersebut terealisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di dua daerah.

Salah satu kendala proses lelang jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan itu menurut Nicko Herlambang, yakni kembali muncul pertentangan terkait ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi.

Menteri Perhubungan lanjut ia, telah menerbitkan surat Nomor PR002/12/14 PHB 2015 tentang persetujuan ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi (clearance).

“Berdasarkan perhitungan dan telah disetujui Kementerian Perhubungan, ketinggian ruang bebas jembatan 50 meter dari permukaan air laut tertinggi,” ungkap Nicko Herlambang.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan menyangkut pembangunan jembatan tol tersebut di tingkat pemerintah pusat.

Dari informasi yang didapat kata Nicko Herlambang, pembahasan proyek pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan sudah sampai kepada Satgas (satuan tugas) ibu kota negara bidang perhubungan.

PT Waskita Toll Road selaku perwakilan konsorsium pembangunan jembatan tol pengubung sepanjang 11.75 meter dengan lebar 33 meter tersebut jelasnya, sudah menyiapkan data sekaligus dana untuk merealisasikan pembangunannya.

“PT Waskita sebut jembatan tol penghubung itu sudah dibahas oleh Satgas ibu kota negara, yang jadi masalah pemerintah kabupaten dan provinsi tidak dilibatkan dalam pembahasan,” tambah Nicko Herlambang.

“Pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya dilibatkan dalam pembahasan karena persiapan pembangunannya cukup lama dan panjang. Jangan sampai ada informasi yang tidak jelas sumbernya jadi penghambat pembangunan jembatan itu,” ucapnya. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.