JPU Tuntut AZ, Terdakwa Kasus Korupsi Jembatan Desa Legai Selama 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Foto Kasi Pidsus Kejari Paser, Mangasitua Simanjuntak.

Tana Paser, helloborneo.com – Mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, Akhmad Zulfian, terdakwa kasus tindak pidana kasus korupsi, dituntut Jaksa Penuntut Umum, dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, serta denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda Kamis 3 Desember 2020 lalu, Akhmad terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan di Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, senilai Rp10 milyar pada tahun 2010 lalu, yang dikerjakan CV Tempirai Perdana.

Kasus tersebut merupakan kasus hasil penyidikan kerugian keuangan daerah berdasarkan temuan LHP BPK sejak 2010 hingga 2018 yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Paser. Saat itu ia menjabat sebagai Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Paser.

“Kami telah mengajukan penuntutan terhadap terdakwa AZ. Sehingga kita tinggal menunggu proses lainnya seperti pembelaan terdakwa hingga putusan pengadilan,” ungkap Kepala Kejari Paser, Mochamad Judhy, melalui Kasi Pidsus Kejari Paser Mangasitua Simanjuntak.

Pihaknya berharap agar kasus tersebut segera selesai sebelum awal tahun 2021, dan saat ini yang bersangkutan masih ditahan di Rutan Kelas 2A Samarinda untuk proses persidangan.

Informasi sebelumnya Akhmad Zulfian ditangkap pada Kamis (8/7/2020) Juli lalu, pada pukul 11.30 Wita, di ruang kerjanya. Penangkapan dilakukan setelah sudah dua kali dilakukan pemanggilan untuk penahanan namun tidak ada itikad baik serta sempat membuat keterangan palsu, dimana di saat dipanggil untuk penahanan, yang bersangkutan melayangkan surat keterangan sakit yang tidak sesuai prosedur.

Terdakwa disangkakan pasal 12 huruf (i) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, atau kurungan seumur hidup atau denda minimal Rp 200 Juta dan maksimal Rp1 milyar. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.