Juri Perintahkan Ganti Rugi 25 Juta Dollar AS Bagi Korban Demonstrasi Charlottesville

Tun MZ

Kelompok nasionalis kulit putih berjalan menuju pinta masuk taman Lee Park yang sudah dikelilingin oleh massa dari pihak oposisi dalam aksi unjuk rasa di Charlottesville, Virginia, pada 12 Agustus 2017. (Foto: AP/Steve Helber)
Kelompok nasionalis kulit putih berjalan menuju pinta masuk taman Lee Park yang sudah dikelilingin oleh massa dari pihak oposisi dalam aksi unjuk rasa di Charlottesville, Virginia, pada 12 Agustus 2017. (Foto: AP/Steve Helber)

Charlottesville, helloborneo.com – Juri pengadilan memerintahkan agar para pemimpin kelompok nasionalis kulit putih membayar ganti rugi senilai jutaan dolar atas kekerasan yang terjadi selama pawai dan unjuk rasa “Unite the Right” pada 2017.

Setelah sidang pengadilan yang berlangsung selama hampir satu bulan, juri di pengadilan distrik Charlottesville pada Selasa (23/11) menemui jalan buntu pada dua klaim utama, tetapi memutuskan bahwa kelompok nasionalis kulit putih bertanggung jawab atas empat tuduhan lainnya yang dialamatkan kepada mereka.

Juri menganugerahkan lebih dari 25 juta dolar kepada sembilan orang yang menderita luka fisik dan, atau emosional dalam demontrasi yang berlangsung selama dua hari itu.

Gugatan itu menuduh sebagian anggota kelompok nasionalis kulit putih paling terkenal di Amerika telah merencanakan aksi kekerasan. Termasuk diantaranya Jason Kessler, penyelenggara utama demonstrasi itu; Richard Spencer, tokoh yang menciptakan istilah “alt-right;” dan Christopher Cantwell, seorang tokoh supremasi kulit putih yang juga dikenal sebagai “the crying Nazi.”

Putusan ini merupakan teguran terhadap gerakan nasionalis kulit putih, khususnya bagi dua lusin individu dan organisasi yang dalam gugatan federal itu dituduh telah mendalangi aksi kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Afrika, warga Yahudi dan lainnya dalam konspirasi yang direncanakan dengan cermat.

Kuasa hukum para penggugat meminta digunakannya undang-undang yang telah berusia 150 tahun, yang disahkan setelah Perang Saudara, untuk melindungi budak yang dibebaskan dari kekerasan dan melindungi hak-hak sipil mereka. Undang-undang yang umumnya dikenal sebagai Undang-undang Ku Klux Klan itu merisi ketentuan yang jarang digunakan, yang memungkinkan warga negara menuntut warga negara lain atas pelanggaran hak-hak sipil mereka.

Ratusan anggota kelompok nasionalis kulit putih turun ke jalan-jalan di kota Charlottesville untuk mengikuti demonstrasi “Unite the Right” pada 11 dan 12 Agustus 2017, yang seolah-olah memprotes rencana kota itu untuk memindahkan patung Jendral Robert E. Lee, pemimpin konfederasi pada Perang Saudara. (voa/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.