Kepala Disdikpora Penajam: Aksi Guru Honorer Wajar Karena Gaji Adalah Wajib

ES Yulianto

Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin menyebutkan aksi guru honorer yang dilakukan di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat sesuatu yang wajar karena gaji adalah wajib.

“Aksi guru honorer jangan dianggap sepele, dan tidak perlu terulang karena masalah gaji adalah kewajiban,” ujar Alimuddin ketika ditemui helloborneo.comdi Penajam, Jumat.

Ia menganggap aksi yang dilakukan ratusan guru honorer pada Kamis (03/02) tersebut adalah wajar atas dasar hak para honorer mendapatkan gaji.

“Demo guru honorer menurut saya wajar hak mereka untuk mempertanyakan hak-hak gaji,” ucapnya.

Dalam pembayaran gaji tidak boleh terlambat, dan harus menjadi pelajaran bersama pemanggku kebijakan mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni Penjabat Sekretaris Daerah Tohar dan Pelaksana tugas Bupati Hamdam Pongrewa

 “Lazimnya karena masuk dalam ketegori gaji tidak boleh terlambat, pelajaran bagi pemangku kebijakan agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” kata Alimuddin.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus tegas menjalankan pengawasan serta budgeting dalam hal memprioritaskan gaji para honorer tersebut.

“Supaya meminta kepada DPRD agar hal-hal seperti ini tidak jadi karena DPRD punya fungsi pengawasan dan budgeting harus melakukan itu dan alhamdulilah dapat respon hal positif,” ujarnya.

Belajar dari fenomena ini harusnya persoalan gaji dianggap wajib yang tidak bisa dipisahkan apalagi diindahkan. Harus adanya pencermatan dalam perumusan dan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Alimuddin menginginkan adanya prioritas gaji baik honorer guru maupun ASN (aparatur sipil negara) atau PNS (pegawai negeri sipil) daripada kepentingan proyek.

“Jangan melihat ini persoalan sepele, kemudian yang paling penting dalam program perumusan atau perencana APBD itu gaji wajib tidak dikalahkan oleh apapun apalagi proyek-proyek. Apalagi sampai gaji dikebiri kecuali ada pemangkasan pendapatan dari pemeirntah pusat atau ada sumber penerimaan kita yang mandek,” kata dia. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.