ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara setuju gaji THL (tenaga harian lepas) turun berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten setempat dan ketepatan pembayaran gaji.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sariman saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Senin mengatakan, kebijakan untuk menurunkan gaji THL adalah yang tepat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten saat ini.
“Sebenarnya kebijakan itu pilihan, dalam situasi tertentu menjadi pilihan kita. Kalau pemerintah memilih itu kita sepakati saja,” ujar anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara fraksi PKS tersebut.
Ia beralasan gaji THL saat ini cukup membebani anggaran pemerintah kabupaten sehingga turunnya gaji tersebut bisa dibayarkan untuk kegiatan lainnya, dan masuk akal karena pada 2021 untang kepada pihak ketiga maupun internal di pemerintahan kabupaten belum terselesaikan.
“Artinya misal dibayarkan semua THL Rp3,4 miliar habiskan nilai sekitar Rp150 miliar per tahun tapi di sisi yang lain guru TPA tidak ada anggarannya, guru PAUD swasta tidak ada anggarannya,” ucapnya.
Kemudian para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan pada 2021 tidak ada capaian pembayarannya sekarang logis tidak kalau menetapkan gaji Rp3,4 miliar jelas dia, di sisi yang lain banyak yang tidak terbayarkan dan tidak menyenangkan bagi THL andai dipaksakan Rp3,4 juta tapi tidak lancar juga pembayarannya.
Sariman menekankan agar penurunan gaji THL harus proporsional dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan terakhir serta beban kerja THL tersebut ditempatkan.
“Mending diturunkan sesuaikan masa kerja beban kerja pendidikan. Juga harus menjadi pertimbangan kasihan yang sekolah yang lulus SMP sama yang S1 S2 sama bayaran, yang baru masuk sama yang 15 tahun sama bayarannya logika keadilan itu adil bukan berarti sama rata sama rasa,” tambahnya.
“Setiap kami punya pertimbangan yang matang dan saya percaya Plt Bupati punya hitungan penyelamatan persoalan itu,” kata dia. (bp)
