Tunjangan DPRD Kabupaten Penajam Tidak Direvisi

ES Yulianto

Sekretaris BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhajir (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Tunjangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak direvisi dalam perubahan penjabaran APBD 2022 yang dituangkan dalam peraturan bupati, kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat Muhajir.

“Tidak adanya revisi tunjangan DPRD saat ini, pembayaran tunjangan masih mengacu pada peraturan bupati 2021,” ujar Muhajir yang juga sebagai Pelaksana tugas BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Selasa.

“Belum saya dapat informasi, prinsipnya kalau tunjangan DPDR lancar, biasa artinya masih sesuai Perbup yang kemarin,” tambahnya.

Dalam peraturan bupari awal tahun ini (2022) jelas dia, hanya prioritas gaji tertunggak yang dilakukan pemerintah kabupaten pada November dan Desember 2021.

“Prinsipnya Perbup pertama ini, satu pembayaran THL (tenaga harian lepas) terhutang November Desember 2021, berkaitan dengan RT dan kader Posyandu, dan gaji PROP2KPM November-Desember 2021, “ ucapnya.

Kemudian gaji guru PAUD, TK dan pendidik swasta, gaji tenaga ahli bupati yang tertunda, serta gaji tenaga ahli DPRD untuk November dan Desember 2021, tim pakar, serta insentif nakes yang belum dibayarkan 2021 dan honor vaksinator.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tegas dia, saat ini lebih mengutamakan persoalan yang menyangkut hak internal pemerintah.

“Prinsipnya yang menyangkut hak hak seperti itu,” kata Muhajir. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.