Roy MS
Balikpapan, helloborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menanggapi wacana urunan membiayai pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang menggelinding di tengah publik baru-baru ini.
Di sela kunjungan kerja di Balikpapan, Selasa (29/3) Hadi menilai wacana tersebut kurang tepat. Pasalnya, sejak awal rencana pemindahan bergulirkan, pembiayaan IKN telah ditetapkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
“Dari awal itu kan setahu saya pusat yang membiayai. Kalau ada yang kurang-kurang, tetap urusan pusat lah,” ujar Dia.
Apalagi mengamati kondisi perekonomian terkini, wacana tersebut semakin tidak memungkinkan. Pandemi yang dalam dua tahun terkahir tak kunjung menunjukan tanda-tanda mereda, tentu membuat ekonomi masyarakat sangat terdampak.
“Masyarakat disuruh beli minyak goreng saja susah, apalagi mendanai IKN,” cetusnya.
Namun demikian, Hadi berupaya meluruskan maksud wacana dana crowd yang pertama kali digulirkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono itu. Menurutnya, kemungkinan wacana ini lebih ditujukan kepada kalangan pengusaha besar. Jika demikian, Hadi menyatakan dukungannya.
“Mungkin yang dimaksud masyarakat, dalam tanda kutip adalah perusahaan besar. Yang dimaksud masyarakat ini adalah perusahaan, bukan masyarakat kecil,” tutupnya. (yor)
