ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Seiring mulai ramainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU.
Menurut Anggota Komisi II DPRD kabupaten PPU, Syarifuddin HR mengatakan bahwa pengembangan kawasan tersebut turut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, hingga persoalan pembiayaan.
Dalam KIB juga turut ada faktor pendukung yakni adanya pelabuhan yang saat ini tak lagi di kelola oleh Perusahaan Umum Daerah Benua Taka.
“Kalau masalah pelabuhan kepinginannya nanti pelabuhan itu menjadi pelabuhan besar apalagi nanti jadi IKN,” katanya.
Yang menjadi titik penting dalam pengembangan kawasan industry ini adalah faktor pendukung dari sisi kepelabuhanan. Dikatakan Syarifuddin HR, pelabuhan tersebut harus memiliki standar internasional, apalagi daerah PPU menjadi bagian dari IKN.
“Kawasan industri juga, nanti ada tanggung jawab pemerintah pusat disitu, ada kewajiban membiayai sehingga menjadi pelabuhan besar atau pelabuhan internasional, berharap seperti itu,” tutur Syarifuddin HR.
Dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten PPU saat ini dianggap belum mampu mengembangkan kawasan industri tersebut. Padahal menurut anggota DPRD yang membidangi Industri ini perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat baik dari sisi darat maupun dari sisi laut.
“Harus ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk menganggarkan itu, kalau membangun untuk sisi daratnya saja kita kewalahan, apalagi membangun sisi laut juga, ditambah kondisi seperti ini,” tambahnya
Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten PPU saat ini adalah selain mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat juga harus pandai menarik para investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
“Seiring penetapan IKN, kawasan industri Buluminung sebagai daerah industri, bersamaan dengan kawasan industri Kariangau,” jelasnya. (adv/log)
