Pengadilan Negeri Penajam Terima Surat Gugatan Penggantian Ketua Dewan

ES Yulianto

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Tri Joko (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara menerima surat gugatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jhon Kenedi atas dugaan perbuatan melawan hukum proses penggantian ketua dewan.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Tri Joko saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Selasa, mengatakan, pada 18 April 2021 atas nama tergugat melakukan gugatan kepada tiga orang, dengan Nomor Perkara Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Pnj.

Tergugat satu Syahruddin M Noor, tergugat dua Raup Muin Wakil Ketua I DPRD, dan tergugat tiga Andi Singkeru Serkretaris DPRD.

Dasar laporan tergugat yakni ada dugaan melawan hukum, sehingga meminta untuk proses pergantian Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dihentikan dan membatalkan hasil keputusan rapat paripurna pada 14 April 2022.

“Yang digugat perbuatan melawan hukum, penggugat meminta untuk proses pergantian itu dihentikan, membatalkan hasil keputusan rapat paripurna,” ujarnya.

Sidang pertama bakal digelar pada 19 Mei 2022 dan setelah itu akan dilakukan mediasi terlebih dahulu lanjut dia, jika tidak berhasil maka akan berlanjut ke proses hasil sidang putusan. 

“Prosesnya akan ada pemanggilan untuk disidang pertama setelah itu dimediasi, kalau mufakat maka akan selesai. Kalau tidak berhasil maka berlanjut ke proses putusan sidang karena semua perkara yang masuk ke pengadilan akan dimediasi dulu,” jelasnya.

Kendati demikian, gugatan tersebut dianggap tidak akan mempengaruhi proses pengusulan pelantikan calon pengganti Ketua DPRD dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian masalah tersebut berdasarkan hasil putusan sidang, selagi tidak ada hasil putusan sidang, maka masih hak eksekutif (pemerintah kabupaten) melakukan proses pengusulan pelantikan ketua dewan tersebut.

“Kalau proses yang berjalan di pemerintahan itu bukan ranah kami. Kami hanya memutuskan perkara saja dan apapun hasilnya ada di persidangan,” ucapnya.

“Saya tidak bisa menjawab itu, karena bukan ranah kami. Kami diperkaranya saja, masalah lanjut atau tidak eksekutif yang lebih tahu,” kata Tri Joko. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.