Keterangan Pers
Samarinda, helloborneo.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur memperingati Hari Bumi dengan tema “Rawat Bumi, Bukan Oligarki!”.
Paradigma pembangunan di Indonesia selalu menempatkan garis-garis pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam yang adil dan lestari hanya sampai pada tataran pemuas hasrat konsumsi ekonomi kotor kapitalistik dan kepentingan ego sektoral saja.
Di dalam paradigma pembangunan investasi yang kejam seperti ini, hak-hak masyarakat, aspek sosial dan keelokan atau tata cara dalam mengelola sumber daya alam akan diabaikan dan ditindas dengan cara-cara yang kasar dan keji.
Instrument hukum dan kebijakan, penggunaan kewenangan, alasan pemerataan ekonomi dan peningkatan taraf hidup, perlibatan dan persetujuan masyarakat yang sebetulnya minim. Berbagai konsep hebat dan mapan lainnya selalu dijadikan alat dan senjata oleh para penguasa negara, para bandit, untuk merampas tanah, air, udara, serta kemelimpahan alam.
“Sementara manipulasi serta sederet aksi tak terpuji lainnya di pakai negara untuk memuluskan rencana perampasan sumber dan wilayah kelola masyarakat tersebut,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, diwakili Direktur ED Walhi Kaltim Yohana Tiko dalam keterangan tertulis yang diterima helloborneo.com, Jumat.
Kalimantan Timur adalah bumi yang sudah kotor dan penuh polutan jelas dia, 73 persen dari total luas kawasannya telah dibebani oleh perizinan ekstraktif, ada 1,32 juta hektare perkebunan sawit dengan 332 korporasi yang mencaplok wilayah itu.
“Kemudian ada 5,3 juta hektare lahan tercaplok untuk keperluan energi kotor pertambangan batubara serta sisanya yakni seluas 4,8 juta hektare dicaplok untuk konsesi HPH dan HTI,” ucapnya.
Penggusuran lahan adat di Desa Long Bentuq, penggusuran lahan pertanian warga di tiga Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, konflik lahan antara masyarakat dengan Perusahaan HTI di Desa Lebak Cilong.
Kemudian sengketa lahan adat Suku Dayak di Desa Jembayan dengan pertambangan batubara, serta 52 konflik tanah lainnya, dapat menjadi bukti bahwa betapa tidak beresnya kinerja pemerintah atas tata kelola sumber daya alam di Kaltim.
Seakan tidak puas atas gencarnya serbuan arus perampokan dengan dalih investasi dan pelum pulihnya kondisi ekologis yang ada. Pemerintah Indonesia, para oligarki, kembali menghadirkan beban baru pada lingkungan hidup dan masyarakat Kalimantan Timur melalui pembangunan Ibu Kota Baru.
Koordinator Pokja 30 Samarinda yang juga tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Buyung Marajo, mengingatkan bahwa penerbitan kebijakan yang tidak diawali dengan prinsip keadilan hanya akan menjadi sumber konflik.
“Sejak awal, penetapan Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur sudah mengabaikan suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Timur. Terlebih suara masyarakat asli yang nantinya wilayah mereka akan dibongkar untuk pembangunan Ibu Kota,” tegasnya. (bp)
