DPRD Paser Minta Pemerintah Kabupaten Ditingkatkan Capaian PAD

TB Sihombing

Rapat paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Paser kepada Pemerintah Kabupaten Paser di Gedung Baling Seleloi, Senin (25/4) (TBS)

Paser, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aau DPRD Kabupaten Paser meminta pemerintah kabupaten lebih meningatkan capaian PAD (pendapatan asli daerah) dari tahun sebelumnya.

“Kami nilai capaian kinerja PAD belu merupakan sebuah prestasi, kendati persentasenya melampui target,” ujar anggota Banggar (badan anggaran) DPRD Kabupaten Paser Eva Sanjaya.

Penilaian tersebut disampaikan saat rapat paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Paser kepada Pemerintah Kabupaten Paser di Gedung Baling Seleloi, Senin (25/4).

“Capaian kinerja PAD 2021 belum dapat dinilai sebuah prestasi, sekalipun presentasenya melebihi 100 persen,” tambahn anggota Fraksi PKB itu.

Capaian kinerja PAD 2021 sebesar Rp270.145.145.588, atau 163,23 persen dari target kinerja PAD 2021 sebesar Rp165.495.630.000. Sementara capaian kinerja PAD tahun sebelumnya sebesar Rp173.281.262.390.

Capaian tersebut tidak dianggap sebuah prestasi menurut dia, seharusnya pemerintah kabupaten menjadikan capaian kinerja PAD 2020 sebagai target kinerja PAD 2021 atau dalam menetapkan target kinerja PAD 2021 lebih tinggi.

“Seharusnya dalam menetapkan target kinerja PAD harus lebih tjnggi dari capaian tahun sebelumnya,” tegas dia.

Kendati melampaui target menurut dia, namun masih bisa mendapatkan lebih dari besaran tersebut, kemudian rendahnya target pendapatan dari pajak sarang burung walet dari tahun ke tahun harusnya bisa lebih ditingkatkan.

Eva Sanjaya mengingatkan, agar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu direvisi guna meningkatkan capaian dari sektor usaha tersebut.

Selain itu, melihat potensi pajak lainnya salah satunya pajak reklame yang perlu dimanfaatkan. Sementara pungutan pajak terhadap warung dan rumah makan yang nilainya sama terhadap restoran perlu dikaji kembali guna memberikan rasa keadilan dan proporsional. (adv/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.