GMNI Kaltim Desak Pemrov-Kepolisian Usut Tuntas 21 IUP Diduga Palsu

David Purba

Ketua Bidang Politik Media dan Propaganda DPD GMNI Kaltim Alimantan (DP)

Balikpapan, helloborneo.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD GMNI Kaltim) desak pemerintah provinsi dan pihak kepolisian di daerah itu mengusut tuntas dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur setempat Isran Noor dalam SK (surat keputusan) menyangkut penerbitan 21 izin usaha pertambangan (IUP).

“Kami desak pemerintah provinsi dan kepolisian usut tuntas 21 IUP diduga palsu,” tegas Ketua Bidang Politik Media dan Propaganda DPD GMNI Kaltim Alimantan ketika ditemui helloborneo.com di Balikpapan, Kamis.

“Kejadian itu perlu mendapat tindak lanjut serius. Jangan sampai perizinan yang sekarang ditarik ke pusat menjadi dalih Pemprov Kaltim dan aparat penegak hukum lepas tangan. Harus tuntas, karena beberapa perusahaan telah beroperasi, ini ilegal,” tambahnya.

Menurutnya IUP palsu tersebut telah menginjak harga diri bukan hanya Gubernur tapi juga masyarakat Kaltim, negara tidak boleh kalah dengan para penjahat tambang batu bara.

“Selama ini proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal masih sangat tumpul. Padahal kegiatan tambang ilegal adalah kejahatan,” ujar Alimantan.

Sekretaris Bidang Politik Media dan Propaganda DPD GMNI Kaltim Meikel Arruan mengungkapkan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah.

Atas dasar tersebut  menurutnya pihak kepolisian mestinya aktif mencari dan melakukan proses hukum terhadap pelaku  tambang ilegal.

Apalagi di 21 IUP tersebut telah tertera jelas nama perusahaan dan lokasi. Menurut dia, aparat penegak hukum bisa bertindak dari informasi dan data yang sudah ada, Jika terbukti benar harus dihukum seberat-beratnya.

Dia juga mendorong agar pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kaltim agar aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal tersebut.

“Kasus ini mestinya Pemprov melaporkan secara langsung sebagai tanggung jawab menjaga daulat Kaltim ini,” ucapnya.

Sebab yang paling dirugikan akibat tambang ilegal lanjut dia, ialah kerusakan lingkungan yang makin massif dan ketiadaan pajak negara, serta lokasi juga banyak di sekitar lahan produktif warga dan warga banyak yang mengalami intimidasi akibat menolak kehadiran tambang di wilayah mereka.

“Kita akan laporkan secara resmi,” kata Meikel Arruan.

Data yang diperoleh, IUP diduga palsu ada sebanyak 21 perusahaan yakni, PT BOJ, PT MSS di Kabupaten Paser, lalu PT BIRST di Kabupaten Kutai Barat dan PT APB, PT SAKU, PT APB II, PT KBA, PT TKM, PT APU, PT BRS, PT BEL, PT BSS, PT MGA, PT IPJ, PT TWM, PT SBE, PT DBR di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian PT LBS dan PT MMS di Kabupaten Kutai Timur, serta PT BMS, PT BUJ di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Data Kaltim Post,19 Juni 2022). (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.