ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Penajam Paser Utara perlu disusun ulang untuk memudahkan investasi, kata Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten setempat Nicko Herlambang.
“Dengan Makin kerapnya kerja sama masuk dampak dari perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) RTRW dan RDTR harus mengalami perubahan,” ujar Nicko Herlambang ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Senin.
Investasi dianggap sulit terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara lantaran RTRW masih didominasi oleh perkebunan menurut dia, saat ini RTRW masih dalam bentuk luas sehingga perlu penyusunan ulang RTRW beserta RDTR untuk mengakomodir investasi.
Banyak kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar belum mengakomodir investasi properti ataupun kawasan khusus pendidikan melainkan perkebunan.
“Tata ruang masih bersifat makro, mikronya siapkan RDTR. Mumpung masih dalam proses perubahan tata ruang supaya investasi bisa masuk karena kalau tata ruang masih seperti yang ada sekarang, investasi sulit masuk,” ucapnya.
“Banyak wilayah yang masih bersifat perkebunan sulit untuk investasi properti dan pendidikan. Kami coba atur wilayah agar investasi bisa masuk, dan sudaj tidak efektif untuk perkebunan,” tambahnya.
Dengan adanya perubahan RTRW terkait peruntukan wilayah dianggap bisa mengatur laju investasi yang masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara jelas dia, kalau menggunakan RTRW yang ada saat ini sulit untuk menarik investasi karena keterbatasan ruang dan penggunaan ruang investasi harus diatur.
Kesulitan investor berinvestasi saat ini lantaran daerah berjuluk “Benuo Taka” itu masih didominasi oleh perkebunan lanjut dia, dengan adanya perubahan RTRW dan RDTR bisa mencukupi kebutuhan IKN Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bakal mengusulkan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penyusunan perencanaan teknis RTRW dan RDTR.
“Tahun depan berencana ajukan anggaran bantuan teknis ke pemerintah provinsi supaya perubahan tata ruang segera disusun perencanaan teknisnya.
Kalau sudah selesai nanti akan ajukan perubahan RDTR,” ujarnya. “Saat ini didominasi perkebunan geser sedikit supaya bisa memenuhi kebutuhan IKN terkait kebutuhan properti pendidikan dan manfaat ekonomi lainnya yang diperlukan,” kata Nicko Herlambang. (bp)
