Pansus I DPRD PPU dan DP3AP2KB Mulai Bahas Usulan Raperda

ES Yulianto

Pembahasan Raperda Pengurusutamaan Gender. (Achmad Fitriady)

Penajam, helloborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar rapat pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Selasa (09/08) lalu.

Raperda tersebut adalah insiatif pihak eksekutif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara Siti Aminah, bersama Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) Yayuk Eka Pratiwi, Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) Nurkaidah, bersama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Achmad Fitriady.

Yayuk Eka Pratiwi mengatakan alasan perlu adanya Raperda tersebut yakni karena dianggap pembangunan tidak hanya fisik atau infrastruktur secara umum tapi juga berbasis khusus gender. Dan tidak hanya tersedia di fasilitas umum milik pemerintah melainkan swasta.

“Secara urgensi Raperda ini bertujuan, bagaimana pembangunan tidak hanya secara fisik, seperti pembangunan bagi masyarakat di tempat-tempat umum seperti pelayanan di pemerintahan. Sarana umum dan menyasar kepada lembaga swasta untuk menyediakan fasilitas pembangunan berbasis gender,” kata Yayuk Eka Pratiwi dalam rapat.

DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan studi komparatif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. (Ist)
DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan studi komparatif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. (Ist)

Dari sekian banyak Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Yayuk menilai hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memadai.

“Pembangunan fasilitas bagi ibu menyususi, tempat bermain anak, bagi kawan-kawan disabilitas, harus ada relling dan jalur kursi roda, yang sudah melaksanakan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, menyediakan Fasilitas tersebut,” terangnya.

Sedangkan untuk ilmu pengetahuan berbasis gender telah diterima oleh sebagian besar SKPD Dinas. Yayuk pun sempat menjelaskan bahwa gender bukan hanya soal jenis kelamin tetapi setiap manusia bisa mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama.

“Dari sekitar 30 SKPD sudah ada sekitar 20 SKPD yang mendapatkan pelatihan pembangunan berbasis gender. Gender sendiri memilik arti perbedaan secara disik antara laki-laki dan oerempuan yang di bentuk dari kondisi sosial, tapi memiliki kesempatan dan ruang-ruang kerja yang sama,” jelasnya.

Dari beberapa penyampaian perwakilan DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Sariman pun memiliki pemahaman bahwa harus adanya dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan lainnya.

“Pembangunan yang dimaksud dari eksekutif ada bagian dalam penganggaran, program kegiatan Dinas atau Unit harus menganggarkan kegiatan, berbasis gender dari penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kegiatan lokakarya, dan pelatihan yang menunjang taraf hidup,” ujar Sariman. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.