Penajam, helloborneow.com – Sejumlah 330 orang calon penyelenggara pemilu tingkat desa dan kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS), yang lolos seleksi administrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan mengikuti tes tertulis berbasis computer assisted test (CAT) pada 11-12 Januari 2023.
“Calon anggota PPS yang mendaftar untuk 54 desa dan kelurahan sejumlah 438 orang,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara, Mochammad Misran, melalui keterangan tertulisnya.
Namun setelah dilakukan seleksi berkas, yang dinyatakan lolos administrasi hanya 330 orang pendaftar calon anggota PPS.
Calon penyelenggara pemilu tingkat desa dan kelurahan yang lolos seleksi berkas, kata dia, berhak mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan 11-12 Januari 2023 di SMP Negeri 21.
“Pembagian sesi tes tertulis masih dibahas karena komputer yang ada di SMP Negeri 21 hanya 50 unit,” ujarnya.
Calon anggota PPS dari setiap desa dan kelurahan yang masuk tahap wawancara hanya enam orang untuk masing-masing desa dan kelurahan.
Akumulasi nilai tes tertulis dan wawancara untuk menentukan tiga orang yang terpilih sebagai anggota PPS dan tiga orang untuk cadangan di setiap desa dan kelurahan.
“Tiga orang cadangan sebagai pengganti apabila ada anggota PPS mengundurkan diri,” katanya.
Apabila anggota PPS mengundurkan diri tetapi tidak ada cadangan, ada petunjuk teknis yang mengatur KPU kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung pengganti dari warga desa atau kelurahan bersangkutan.
Jumlah anggota panitia pemungutan suara yang dibutuhkan tiga orang untuk setiap desa dan kelurahan dalam membantu penyelenggaraan pemilihan umum.
Menurut Misran, jumlah kelurahan dan desa di daerah berjuluk Benuo Taka itu sehingga dibutuhkan PPS sebanyak 162 orang
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat.
Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tahapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU RI, sehingga isu penundaan Pemilu 2024 dapat diredam.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja melalui keterangan tertulisnya, usai diskusi media bertajuk “Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023” di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (5/1).
“Keterbukaan tersebut dapat diterapkan oleh KPU RI dalam beberapa tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Di antaranya, pencalonan anggota DPD RI dan pemutakhiran data pemilih,” kata Rahmat. (ip/log)
