Penajam, helloborneo.com – Legislator Kabupaten PPU dari Fraksi PDI-P yang juga merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Hartono Basuki mengatakan dengan tegas kalau program yang sudah dianggarkan atau disepakati dalam pembahasan dan telah masuk dalam APBD jangan sampai batal lagi dikerjakan.
“Pemerintah Kabupaten PPU terutama SKPD harus jeli, jadikan permasalahan tahun-tahun sebelumnya pelajaran untuk tidak terjadi lagi,” kata dia.
Kata dia, pihaknya meminta penggunaan anggaran harus dapat dilakukan dengan optimal.
“Jadikan permasalahan hambatan serapan anggran tahun lalu pelajaran berharga. Tidak ada lagi program yang sudah dianggarkan batal dikerjakan dengan alasan-alasan yang klise seperti bukan kewenangan dan Peraturan Bupati atau kebijakan yang mengalami perubahan,” kata dia.
Untuk itu, lanjutnya, diharapkan SKPD selaku penyusun program dan pelaksana kegiatan harus bisa melakukan adaptasi yang cepat terhadap perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang terjadi ditengah jalan baik peraturan atau kebijakan yang ada di daerah maupun pemerintah pusat.
“Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Ia menambahkan, adanya kegiatan yang batal dilaksanakan merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. Padahal masih banyak hajad atau keperluan dari masyarakat dalam bentuk lain yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak bisa dilaksanakan.
“Inikan jadi mubazir, padahal sudah melalui pembahasan panjang, tapi akhirnya batal dikerjakan”, tambahnya. (adv/log)
