Jakarta, helloborneo.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap data hasil riset bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) berkorelasi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan.
Hal itu disampaikan Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN, Yurike Patrecia Marpaung, dalam keterangan dari humas BRIN.
Yurike mengatakan bahwa semakin besar Ponpes di suatu provinsi, berdampak juga terhadap peningkatan indeks inklusi keuangannya.
Yurike menambahkan, persebaran lembaga ekonomi pondok pesantren dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, kemudian lembaga ekonomi pondok pesantren paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat.
“Untuk sebarannya sendiri, paling banyak pondok pesantren dengan lembaga ekonomi berada di Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 809. Sedangkan Provinsi dengan lembaga ekonomi yang ada di pondok pesantren paling sedikit berada pada Provinsi Papua Barat yang masih belum ada sama sekali,” kata Yurike.
Ia menjelaskan hasil temuan bahwa kenaikan inklusi keuangan berasal dari pengelolaan konsumsi, produksi, jasa dan pemasaran. Selain itu, juga terdapat usaha jasa keuangan syariah seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) atau baitul maal wa tamwil (BMT) yang sedikit berperan meningkatkan inklusi keuangan.
“Sementara itu faktor lain yang juga tidak kalah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah pemanfaatan teknologi perbankan. Kami melihat adanya peluang pemanfaatan teknologi perbankan terutama di provinsi yang UMKM nya banyak, namun pemanfaatan teknologi perbankannya masih rendah. Di antaranya, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Tenggara,” ujar Yurike. (ip/log)
