Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), saat ini masih belum memiliki kantor tetap. Mulai dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, sampai Dinas Ketahanan Pangan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Sakka Said menyatakan dukungan untuk pembangunan sejumlah kantor SKPD tersebut. Wacana tersebut pun sempat berhembus di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita sangat mendukung, kalau memang pemerintah daerah ini, mau berencana membangunkan gedung-gedung perkantoran SKPD yang belum ada,” kata Sakka Said, Selasa (05/03/2024).
Pada tahun 2023 lalu, pemerintah daerah pembangun kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Lalu Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) Kabupaten PPU.
Sakka Said juga tak menolak, bila pemerintah daerah menjadikan Kelurahan Nipah-Nipah sebagai pusat pemerintahan. Pasalnya, saat ini secara tidak langsung beberapa kantor SKPD yang berjauhan, dianggap mempersulit masyarakat dalam mengurus beberapa hal.
“Nah setuju juga, kalau memang ada rencana pemerintah daerah mau bangun perkantoran secara terpusat, Jadi masyarakat tidak perlu repot jalan-jalan jauh untuk mengurus keperluannya. Kan saat ini dinsos dan capil jauh. Kemudian ada lagi Dinas Ketahanan Pangan di Petung itu. Menyulitkan masyarakat kalau terlalu berjauhan,” ungkapnya.
Ia tak ingin memaksakan pemerintah daerah untuk pembangun seluruh kantor SKPD di tahun 2024 ini. Sehingga politisi Partai Golkar itu menginginkan, agar rencana pembangunan kantor dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
“Tapi kalau memang anggaran yang tersedia tidak cukup untuk bangun kantor sekaligus, sebaiknya yang kita mampu saja duluan,” ujarnya. (adv/log)
