130 Perizinan Warga Penajam Belum diterbitkan

Bagus Purwa

Staff B2TPM PPU Sedang Menunggu Pengurusan Perizinan Warga (L Gustian – Hello Borneo)

Staff B2TPM PPU Sedang Menunggu Pengurusan Perizinan Warga (L Gustian – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Sebanyak 130 permohonan perizinan dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang belum diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) setempat didominasi permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB.

Kepala BP2TPM Kabupaten Penajam Paser Utara, Adriani Amsyar mengungkapkan, permohonan penerbitan IMB yang belum selesai merupakan limpahan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan permohonan penerbitan IMB tersebut masih bermasalah.

“Permohonan penerbitan IMB limpahan dari Dinas Pekerjaan Umum itu belum selesai, karena masyarakat saat mendirikan bangunan banyak yang melanggar aturan sempadan jalan,” ujarnya.

Adriani Amsyar menjelaskan, banyak warga sebelum mengajukan permohonan penerbitan IMB, telah mendirikan bangunan terlebih dahulu, sehingga banyak bangunan warga yang menyalahi peraturan, mayoritas melanggar aturan sempadan jalan.

Banyaknya masyarakat melanggar peraturan sempadan jalan tersebut, lanjutnya, karena tidak padu antara penerbitan surat tanah atau sertifikat tanah dengan aturan sempadan jalan. Untuk itu, petugas diturunkan langsung untuk mengecek dan menawarkan perjanjian kepada masyarakat yang bangunannya melanggar sempadan jalan tersebut.

Karena bangunan yang terlanjur berdiri langsung dibongkar, kata Adriani Amsyar akan merugikan masyarakat. Namun, jika pemerintah memerlukan untuk pelebaran jalan, maka warga yang bangunannya melanggar sempadan jalan, harus siap bangunannya dibongkar tanpa ada ganti rugi.

Menurutnya, selain permasalahan bangunan yang melanggar sempadan jalan, kendala utama permohonan penerbitan perizinan yang diusulkan masyarakat adalah BP2TPM masih kekurangan tenaga teknis serta dukungan anggaran yang belum maksimal.

“Tenaga teknis, terutama teknik sipil masih kurang. Untuk itu, kami akan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penempatan tenaga teknis atau meminta tenaga teknis di Dinas PU,” katanya.(log)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.